Demo yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR, Jakarta berujung ricuh pada kamis (28/8).
Titik ricuh demo tampak masih terjadi di kawasan senayan dan Pejompongan. Polisi menembakan gas air mata untuk membubarkan massa (CNBC Indonesia/Faisal Rahman).
Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa sampai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan akan keadilan sosial yang dipicu oleh kebijakan gaji dan tunjangan DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kinerja dan dianggap memperluas kesenjangan struktural.
Para demostran menyoroti bahwa kebijakan tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat luas. Di tengah rakyat yang bergulat dengan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan layanan dasar, elit politik justru menikmati fasilitas berlimpah. Kinerja DPR yang dianggap buruk dari minimnya legislasi yang berpihak pada rakyat sampai lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi bukti nyata ketidakseimbangan yang terjadi. Hal ini membuat tuntutan massa tidak berhenti pada isu tunjangan semata, melainkan menyoroti kesenjangan struktural yang semakin tajam antara elit politik dan rakyat biasa.
Aksi ini bukan sekedar insiden melainkan bagian dari ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan. Demonstrasi mencerminkan keresahan publik terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka terima sekaligus menyoroti kesenjangan struktural yang kian melebar. Gelombang protes ini menjadi tanda bahwa masyarakat semakin sadar dan berani menolak kebijakan yang dianggap tidak adil serta menuntut sistem yang lebih berpihak pada kepentingan bersama.
Dilansir dari Kompas.com, aksi berlangsung pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dengan tema menolak tunjangan besar yang diberikan kepada anggota DPR. Awalnya, aksi dipimpin oleh para mahasiswa dari berbagai universitas serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pihak keamanan mengirimkan sebanyak 1.250 personel untuk mengawasi situasi, dengan penerapan penjagaan ketat, pembangunan barikade beton, dan rencana pengaturan lalu lintas guna menjaga ketertiban. Di beberapa kota lain seperti Medan dan Surabaya, aksi juga berlangsung termasuk upaya massa memblokade akses menuju kantor DPRD daerah yang memicu ketegangan dengan aparat kepolisian.
Menilai bahwa langkah DPR dalam menghentikan tunjangan perumahan dan memangkas beberapa tunjangan lain adalah respons terhadap tuntutan publik. Namun, dalam hal ini BEM SI menilai bahwa respons tersebut belum cukup, karena masih banyak hal yang belum diperbaiki.
“Masih banyak yang belum,” kata Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan, dikutip dari detikNews, Minggu (7/9/2025).
Solusi yang diperlukan yaitu melanjutkan proses perencanaan secara internal untuk menentukan langkah yang lebih strategis dan efektif. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembayaran kepada anggota DPR, serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kesejahteraan rakyat, seperti kebutuhan guru dan dosen, tidak hanya fokus pada isu tunjangan DPR saja.
Demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 bukan hanya sekedar penolakan terhadap kebijakan tunjangan DPR. Demonstrasi tersebut juga merupakan bentuk protes masyarakat terhadap ketidakadilan politik. Gelombang protes di berbagai kota menunjukkan bahwa keresahan masyarakat semakin meluas dan menuntut perubahan yang lebih mendasar terhadap sistem politik sebagai akibat dari kesenjangan struktural yang lebih mengutamakan kepentingan elit politik daripada memenuhi kebutuhan masyarakat. .
