Pemimpin Baru dan Cara Kerja Baru

PILKADA Tahun 2020 yang dilaksanakan serentak diberbagai  daerah baik pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Walikota dan wakil walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan, beberapa daerah yang masih mengajukan sengketa hasil pilkadapun sudah diputuskan bahkan sebagian kepala daerah juga sudah dilantik, 

apapun hasilnya pasti ada pihak yang senang dan sisi lain pasti ada pihak yang kecewa, terlepas dari semua itu tentunya kedepan dengan pemimpin baru banyak harapan masyarakat yang perlu direalisasikan dalam bentuk program program kerja yang berorientasi pada upaya memberikan solusi permasalahan daerah dan masyarakat. Pilkada dengan segala kejutan atau sesuai prediksi mungkin sudah terjadi antara bahagia dan kecewa itu hal biasa dalam demokrasi saatnya semuanya menatap kedepan, saatnya memberikan kesempatan untuk pemimpin baru berkarya.

Pilkada banyak memberikan pelajaran buat kita semua, dimana pemilihan pemimpin diera informasi yang banyak kanal seperti medsos, yang tak sedikit pula diisi ujaran kebencian, sehingga mampu membelah lapisan masyarakat yang tergiring opini, dan semakin dewasanya masyarakat dalam menyikapi calon pemimpinnya, dengan memanfaatkan rekam jejak lewat media sosial masyarakat sudah mulai bisa memilih calon pemimpin yang tepat. 

Tentunya hal itu semua adalah bahan untuk kita semua untuk dijadikan evaluasi kedepan, ditengah gencarnya arus informasi serta keberagaman masyarakat sehingga kita mampu membuat formula yang tepat untuk memilih pemimpin yang sesuai harapan, pemimpin yang tidak sekedar populer tapi mampu memberikan solusi serta membawa ke perubahan yang lebih baik.

Kinerja pemimpin terdahulu patut diapresiasi dengan segala torehan prestasi serta prasasti keberhasilan yang ditorehkan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai, dan segala solusi yang telah diberikan untuk mengurai serta mengatasi masalah masyarakat.  Yang baik patut diapresiasi dengan terus dikembangkan serta yang jelek perlu dievaluasi serta diganti atau dimodifikasi dengan program yang tepat tanpa terus menyalahkan pemimpin lama.

Mungkin sejumlah kalangan masih menilai  pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pemimpin sebelumnya belum optimal karena mungkin belum diiringi kualitas pertumbuhan yang merata (pertumbuhan belum inklusive). Hal itu tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemimpin baru, yang harus mampu memenuhi tuntutan baik tuntutan aktualisasi visi misinya maupun tuntutan masyarakat. Inventarisasi masalah bisa dengan belanja masalah, serap aspirasi hingga mendengarkan lebih banyak dan dilanjutkan dengan pemetaan hingga menyiapkan program program solusi harus menjadi acuan berfikir pemimpin baru.

Tahun 2021 Kepala Daerah terpilih di Pilkada 2020 secara resmi akan dilantik,meneruskan pembangunan. Bukan hanya melanjutkan estafet kepemimpinan tapi juga melanjutkan pengembangan ide dan konsep yang mampu membawa ke perubahan lebih baik, perubahan disini bukan selalu merubah kebijakan lama tapi tentunya merubah menjadi yang lebih baik, dengan inovasi serta riset yang tepat tentunya.

Semua kalangan berharap agar   Gubernur, Wakikota serta Bupati terpilih bisa bekerja dengan cara cara baru. Tidak lagi lebih diwarnai oleh kepentingan tertentu. Salah satu tugas berat Pemimpin baru yang terpilih adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dengan kadar lebih berkualitas serta yang utama adalah pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah pasti mempunyai masalah tersendiri, terlebih pandemi covid 19 masih ada, banyak hal yang perlu ide dan cara cara baru dalam mengatasinya, kondisi masyarakat, sosial ekonomi serta arus informasi yang semakin cepat mengharuskan pemimpin baru lebih kreatif, lebih inovatif dan tentunya lebih taktis dan strategis berbasis riset. Berbagai masalah yang umum akan dihadapi oleh pemimpin baru antara lain:

Pertama, Indeks kapasitas fiskal daerah atau  kemampuan belanja daerah tentunya akan berbeda dengan tahun sebelumnya sebelum terdampak pandemi, karena pandemi sangat berdampak pada kondisi keuangan daerah, keharusan menyiapkan dana taktis untuk membantu masyarakat serta kelesuan ekonomi menjadi penyebab masalah baru bagi keuangan daerah. Kemiskinan, pengangguran baru menjadi permasalahan baru serta ketimpangan pendapatan masyarakat masih sering terjadi. Semua itu akan berimbas pada kebijakan dalam mengurai masalah tersebut. Untuk itu pemimpin baru harus mampu membuat kebijakan yang menjadi triger penggerak ekonomi daerah.

Kedua, kondisi daerah yang tidak sehat karena beragam masalah bukan tidak mungkin terus berefek pada tingginya kemiskinan hingga kasus seperti stunting atau pertumbuhan anak yang tidak sesuai standar dan masalah susahnya lapangan pekerjaan karena banyak sektor pekerjaan yang terdampak pandemi mengharuskan pemimpin memiliki terobosan alternatif lapangan pekerjaan yang tidak terdampak dan mampu survive ditengah Pandemi.

Ketiga, bukan hanya permasalahan ekonomi dan sosial yang perlu jadi perhatian, tetapi faktor degradasi lingkungan seperti sungai, sumber air bersih, wilayah pesisir dan laut akibat laju pengrusakan hutan dan aktifitas pertambangan yang perlu redesain. Pemimpin harus memiliki konsep pembangunan keberlanjutan harus mampu menyeimbangkan pembangunan dari sisi ekonomi dan ekologi. 

Keempat, masalah sumberdaya manusia juga menjadi tantangan baru diera kencangnya arus informasi, dimana angkatan kerja khususnya generasi milenial harus melek informasi, melek digital, oleh karena itu Pemimpin baru harus mampu menyiapkan kebijakan untuk menumbuhkan dan membangun infrastruktur baik fisik maupun digital sehingga angkatan kerja siap bersaing dan mampu mendukung program pemerintah seperti digitalisasi kebijakan, digitalisasi perijinan, desa digital, smart city dan banyak program lainnya yang diperuntukkan sebagai program menghadapi era revolusi industri 4.0 jadi jangan sampai eranya sudah 4.0 tapi sumberdaya manusianya masih 0.4 tentunya akan menjadi ironi.

Sejumlah faktor pendukung yang  menjadi landasan, motivasi dan penguatan bahwa pertumbuhan ekononi yang tinggi dan berkualitas bisa dicapai oleh daerah dengan tangan dingin pemimpin baru yang terus berinovasi dan bekerja dengan cara cara baru antara lain; 

Pertama, setiap daerah tentunya memiliki potensi SDA yang bisa dioptimalkan seperti di bidang pangan (ikan, ternak, beras, buah, sayur dan kebun); energi (gas dan minyak); logam dan batuan serta pariwisata disisi lain bidang jasa tentunya setiap daerah harus mampu mengoptimalkan. Segala potensi tersebut harus di inventarisir dan dimaping, sehingga kebijakan yang diambil bisa tepat.

Kedua, kemajuan teknologi yang kian gencar, dimana masyarakat dunia bisa terhubung dengan mudah dalam satu dunia seperti media sosial harus disikapi dengan optimis oleh pemimpin baru, harus benar benar dioptimalkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat, pengembangan industri lokal, menarik informasi strategis dari luar seperti investasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, persaingan global yang membuka sekat antar daerah harus bisa disikapi dengan bijak, harus bisa diambil sisi manfaatnya. Pemerintah dengan Pemimpin baru harus memiliki kebijakan yang berfikiran terbuka, menjadikan persaingan tersebut sebagai peluang mengembangkan potensi daerah.

Sejumlah keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki daerah ini sebagai nilai lebih,  seyogianya dapat dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan dengan cara cara kerja yang baru. Dan cara cara kerja yang  di maksud adalah:

Pertama, bahwa didalam proses perencanaan menganut filosofi kereta kuda, bukan lagi kereta api. Filosofi ini adalah filosofi kolaborasi bukan lagi pemerintah yang menarik perkembangan komunitas masyarakat,. Misalnya provinsi menjadi sentra pembangunan dan kabupaten mengekor, atau kabupaten menjadi sentra dan desa mengekor tapi dibalik dimana setiap desa desa atau kabupaten menjadi pelopor kemajuan sehingga akumulasi kemajuan setiap komunitas , desa dan daerah akan berkolaborasi untuk kemajuan daerah induknya. Hal tersebut membutuhkan pemimpin dengan cara kerja baru, pemimpin yang mau berkolaborasi baik dengan pemerintah dibawahnya, dengan pihak swasta, dengan komunitas masyarakat dan semua pihak demi kemajuan daerah.

Konsep ini dipandang  ideal, namun harus dimulai dengan satu perubahan dan kemajuan. Jepang misalnya sejak lama telah mengimplementasikan filosofi ini. Di Jepang tidak ada kabupaten, hanya kota, dan perannya adalah menghela  provinsi (perfektur). Kolaborasi pembangunan dijalankan  dan menghilangkan persaingan antar daerah.

Kedua, bahwa dalam menyusun RPJMD selain inline dengan RPJMN juga harus fokus pada tiga cluster program yang telah canangkan oleh pemerintah Pusat yaitu (1) Cluster Wajib terdiri dari bidang Pendidikan,  Kesehatan, Infrastruktur; (2) Cluster Prioritas terdiri dari bidang  Pangan, Tambang (gas, logam ,dan batuan), Pariwisata, dan Lingkungan ; dan (3) Cluster khusus terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan, gizi buruk dan stunting, serta upaya membangun kemampuan mitigasi bencana.

Ketiga, kini dunia berada pada era digitalisasi, industri 4.0.  Proses perencanaan terhadap tiga cluster program tidak bisa ditawar lagi dan harus berbasis integrasi e_Planning dan e_Budgeting.  Dimulai proses musrembang tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Perencanaan tahun 2021 yang disusun di tahun 2020 merupakan tahapan sosialisasi dan uji coba dari  e_Planning dan e_Budgeting. Selanjunya perencanaan tahun 2022 yang disusun di tahun 2021 secara utuh telah menggunakan integrasi itu. Bila ini tidak dipenuhi, maka usulan perencanaan tertolak dan tidak dibahas. Hal ini harus dilakukan dengan cepat dan cermat tentunya berbasis riset yang tepat, karena kecepatan informasi harus diikuti dengan langkah cepat juga.

Dengan perencanaan integrasi itu, maka para kepala daerah dengan mudah mengetahui setiap program dan kegiatan di OPD, terutama  pos perjalanan dinas , rapat koordinasi dan pelatihan apakah inline dengan tiga cluster program.Dan semuanya   berorientasi pada efisiensi.

Keempat, base line atau basis data sangat penting.  Pepres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia menjadi bagian penting dalam rangka melahirkan data yang valid dan berbasis koordinat.  Saatnya telah menggunakan aplikasi yang berbasis koordinat dan hybrid . Utamanya terkait dengan program khusus seperti kemiskinan maupun ketimpangan, stunting serta  gizi buruk.

Kelima, rekruitmen pejabat struktur sudah harus berorientasi kepada kompetensi dan profesionalisme. Dan tentunya salah satu kriterianya adalah kemampuan, pemahaman  terkait teknologi informasi. Pemimpin baru harus memiliki pemahaman yang tepat terkait pembagian jabatan struktural, membagi jabatan struktur bisa menjadi dua cluster.

Cluster pertama berkaitan dengan proses perencanaan seperti badan perencanaan serta badan penelitian serta pengembangan daerah. Badan badan ini kedepan harus memiliki peran yang optimal dalam proses penyusunan perencanaan. Dalam prosesnya harus mampu membangun kolaborasi dengan badan riset lain seperti perguruan tinggi dan lembaga sosial yang ada.  Cluster kedua  yang berkaitan implementasi program dan kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib, pilihan, perbantuan dan dekonsentrasi.

Semua yang tersebut diatas menuntut para pemimpin baru bekerja dengan cara cara baru, bekerja dengan terus melihat perubahan zaman, bekerja dengan kemampuan kolaborasi yang optimal. Semua itu tentunya dengan harapan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.