Tanggapan atas tulisan Bapak Drs. Study Rizal LK. M.Ag.: "Belajar dari Nepal"

Pada pertemuan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Drs. Study Rizal LK. M.Ag. minggu lalu, saya mendapat tugas untuk memberikan tanggapan atas salah satu tulisan beliau yang dimuat di Kompasiana. Artikel yang menjadi bahan respon kali ini berjudul "Belajar dari Nepal: Demokrasi yang Berdarah". Melalui tugas ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan pandangan pribadi terkait isu demokrasi yang diangkat dalam artikel tersebut.

Dalam tulisannya, Bapak Study Rizal menggambarkan bagaimana Nepal menghadapi krisis demokrasi ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses media sosial. Kebijakan tersebut bukan hanya soal teknis pembatasan digital, melainkan menjadi simbol hilangnya ruang kebebasan rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes besar yang berujung pada bentrokan dan korban jiwa. Dari peristiwa ini, tersirat pesan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup ketika negara mau membuka ruang dialog dengan masyarakatnya.

Saya sangat setuju dengan poin yang disampaikan oleh Bapak Study Rizal karena menurut saya hal tersebut sangat relevan. Demokrasi memang tidak cukup hanya dihitung dari berapa kali pemilu dilaksanakan, tetapi bagaimana rakyat diberi ruang untuk menyampaikan suara.

Sebagai mahasiswa yang tumbuh di era digital, saya melihat kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dari demokrasi, apalagi di media sosial yang kini menjadi ruang publik terbesar. Media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi. Ketika ruang itu ditutup, seolah-olah suara anak muda juga dibungkam. Jika suara rakyat tidak dihargai, maka kepercayaan akan hilang dan itu lebih berbahaya dibanding sekadar kehilangan kursi kekuasaan.

Indonesia pun perlu bercermin dari kasus Nepal. Kita pernah melewati masa di mana kritik dianggap ancaman, dan itu memberi pelajaran bahwa represi hanya akan menimbulkan luka panjang. Harapannya, pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama menjaga agar demokrasi kita tidak berhenti pada pemilu, melainkan benar-benar menjadi budaya dialog dan keterbukaan.