     SDGs Tanpa Kelaparan (zero hunger) adalah salah satu fokus dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang bertujuan untuk menghentikan kelaparan dunia dengan mencari solusi berkelanjutan. Target-targetnya meliputi mengakhiri kelaparan orang-orang di dunia dengan gizi yang cukup dan makanan yang aman, serta mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030. Target lainnya termasuk menekan angka penambahan penderita stunting pada usia di bawah lima tahun dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025 dengan indikator prevalensi stunting dan dua tipe malnutrisi pada anak di bawah lima tahun. Tujuan dari zero hunger adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi saat target-targetnya tercapai.
      Program makan siang dan susu gratis yang dijalankan oleh Prabowo-Gibran bertujuan untuk mencapai target memberikan bantuan kepada 82,9 juta orang miskin, terbagi dalam tiga golongan: anak sekolah, santri, dan ibu hamil. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra karena banyak pihak meragukan apakah kelaparan hanya dialami oleh golongan tersebut saja. Kelaparan juga terjadi di kalangan pekerja buruh, pengemudi angkutan, dan individu miskin lainnya, seperti yang terjadi di Papua pada 2023. Kematian akibat kelaparan di Papua menunjukkan bahwa program tersebut belum mencapai target Zero Hunger, yang menekankan pemenuhan kebutuhan pangan untuk semua yang membutuhkan, tidak hanya pada golongan tertentu.
     Program makan siang gratis memerlukan anggaran sekitar 450 triliun per tahun, yang sedang diperbincangkan untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, penggunaan dana BOS untuk program tersebut dapat mengancam kualitas pendidikan nasional dengan mengubah alokasi dana dari program-program peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini bisa membebani APBN pendidikan dan mengurangi dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembayaran gaji guru dan perbaikan fasilitas sekolah. Dengan demikian, penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis dapat memiliki dampak yang merugikan pada sistem pendidikan nasional.
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Menu makan siang gratis termasuk ayam bakar dan nasi, gado-gado, dan siomay, dengan tambahan buah dalam beberapa pilihan menu. Untuk mencapai tujuan menurunkan angka stunting, pemerintah harus memperhatikan konsep gizi seimbang seperti yang digambarkan dalam metode Isi Piringku. Namun, jika anggaran tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kriteria gizi yang cukup, seperti yang terjadi dalam kasus program penurunan stunting di Depok, Jawa Barat dengan nilai Rp 18.000, maka mungkin perlu revisi anggaran untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan layak dan mencukupi.
     Anggaran Rp 15.000 per anak bisa mencukupi untuk memenuhi target konsep Isi Piringku jika menu makan siang dinilai memenuhi gizi dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Contoh menu termasuk lontong sayuran pecel dengan tempe bacem dan buah pisang, singkong rebus dengan buntil, sambal ikan roa, dan buah pepaya, serta nasi merah dengan ayam bakar, lalap sambal, dan melon. Namun, penanganan stunting memerlukan lebih dari sekadar program makan siang dan susu gratis; peran orangtua dalam menyediakan makanan sehat dan bergizi dari sarapan hingga makan malam juga penting. Program ini perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan didukung oleh peran keluarga di rumah untuk mencapai hasil yang optimal dalam menangani stunting.
    Program makan siang gratis yang dirancang oleh paslon nomor urut dua memiliki dampak positif dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat kurang mampu di Indonesia. Melalui penyediaan makanan bergizi gratis, program ini dapat mengurangi tingkat kelaparan, mengurangi beban finansial keluarga, dan menghemat pengeluaran untuk membeli bahan pangan yang bergizi. Selain memberikan bantuan langsung kepada orang tua dan anak, program ini juga berdampak ekonomi positif terhadap UMKM dengan meningkatkan pasokan bahan baku dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.            Â
