Mohon tunggu...
Natalie Sytner
Natalie Sytner Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Waspadai "May Day" Upaya Menggalang Suara Politik Para Buruh

25 April 2018   10:13 Diperbarui: 25 April 2018   22:51 3380
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Minggu depan tanggal 1 Mei 2018 kita semua tahu akan diperingati sebagai Hari Buruh. Momen tersebut pasti sudah dapat kita duga tentu akan ada aksi. Ini adalah Hari Buruh terakhir sebelum Pilpres tahun depan. Sebagai informasi pencoblosan Pemilu Presiden 2019 akan diselenggarakan antara 8-17 April 2019. 

Sebagai masyarakat juga  kita harus pintar menanggapi hari buruh jangan sampai momen tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang berkepentingan dengan mengemas peristiwa tersebut menjadi sebuah bagian dari program kampanye hitam yang terstruktur, sistematis dan massif. 

Semuanya kemudian dikemas dalam bentuk opini publik . Hmmm.... Untuk apa lagi pembentukan opini publik ini tujuannya memang kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politiknya.Kali ini rencananya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berniat untuk kembali memanfaatkan momen Hari Buruh Sedunia alias May Day untuk kepentingan politik praktis. Organisasi yang dipimpin Said Iqbal itu berencana mengumumkan nama calon presiden pilihan mereka. 

"Kami akan deklarasikan calon presiden 2019-2024 yang proburuh pada May Day, di hadapan buruh," ungkap Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia juga mengatakan, capres yang didukung KSPI dapat meraup 5-10 juta suara kaum buruh pada Pilpres tahun depan. 

Tapi ada syaratnya lohh..... nantinya capres itu harus mau menandatangani 10 tuntutan buruh sebagai syarat dukungan tersebut. Bila sudah dianggap layak, pihaknya menjanjikan 10 juta suara untuk memenangkan calon presiden yang didukung. Kira-kira pas Hari Buruh, KSPI akan deklarasi calon Presiden. Siapa Ya? Hmmmmm kalian semua penasaran, kita tunggu nanti kelanjutannya. 

Tanggal 28 dan 29 April 2018 KSPI akan melakukan Rakernas , yang akan dihadiri pengurus dari 25 provinsi, 200 kabupaten dan kota di Hotel Grand Cempaka, 28 dan 29 April 2018. Acara tersebut akan ada seminar yang mengundang sejumlah nama-nama public figure yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. 

Nanti nama-nama tokoh tersebut akan menyampaikan pemikirannya tentang negara sejahtera, sehingga para buruh bisa menentukan pilihannya secara objektif," kata Said. Dalam perayaan Hari Buruh 1 Mei isu yang diangkat salah satunya kebijakan soal Tenaga Kerja Asing. Kalau soal tuntutan mengenai guru honorer dan transportasi publik terjangkau itu sebetulnya bukan hal yang harus selalu ditimpakan ke pusat. Semua bergantung daerah masing-masing. 

Contoh : dulu Yogyakarta bisa punya Trans Jogja yang representatif jauh sebelum DKI Jakarta jalan dengan Trans Jakartanya. Sekarang Surabaya punya Suroboyo Bus yang bahkan ada opsi membayar dengan sampah plastik botol minuman. Armadanya belum banyak, tapi Pemkotnya mengupayakan. Ini bergantung betul dengan Pemerintah Daerahnya.Kalo begitu sekarang itu sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah peran serikat buruh itu sendiri. 

Said Iqbal sebagai Ketua KSPI sudah berbuat apa selain membawa buruh ke arah politik? Buruh melek politik itu harus, semua orang harus melek dan cerdas dalam menyikapi situasi politik sebab bagaimanapun akan ada pengaruhnya bagi kehidupan kita. Tapi menjadikan buruh sebagai alat politik itu jahat. Sebagai buruh, kita harus bisa berfikir rasional. Jika buruh pabrik, kita membutuhkan pabrik untuk mendapatkan pekerjaan. 

Tetapi mengapa KSPI menentang perpres yang dapat berimbas membuka investasi masuk ke Indonesia, yang pada akhirnya membuka lapangan kerja juga bagi masyarakat? Apakah itu semua semata-mata untuk menunjukkan bahwa KSPI memiliki kekuatan politik dengan mengatasnamakan buruh?

Padahal menteri tenaga kerja sudah menjelaskan, bahwa peraturan tersebut bukan untuk membebaskan tenaga kerja asing, tetapi hanya untuk mempermudah birokrasi, perizinan. Jadi ingat ya jangan hanya termakan isu-isu lainnya, dalam aturan tersebut hanya mempermudah proses birokrasinya jadi aturan-aturan sebelumnya tenaga kerja kasar yang dilarang tetap dilarang.Kita ini menghadapi era persaingan global. 

Jangan cuma teriak melarang tenaga kerja asing masuk, tapi perbaiki juga kualitas pekerja kita. Harusnya serikat buruh lebih mengupayakan advokasi soal bagaimana Pemerintah membantu buruh memiliki skill dan daya saing yang tinggi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) sudah sepantasnya menjadi pembawa pesan untuk menyuarakan nasib para buruh. Ikut mencerdaskan kaum buruh merupakan hal yang paling penting. 

Mengajarkan kaum buruh untuk lebih produktif. Menjaga para buruh untuk dipenuhi haknya, juga mengawasi para buruh juga memenuhi kewajibannya. Keadilan menjadi hal utama yang mesti diperhatikan oleh KSPI.Tetapi buruh juga tidak mau bahunya diinjak demi kepentingan golongan tertentu saja. Memanfaakan KSPI untuk kepentingan politik, menurut saya tidaklah etis. 

Kita yakin, meskipun KSPI mengatakan mendukung capres tertentu, tidak semua buruh yang terdaftar dalam KSPI mencoblosnya, karena meskipun buruh, Kita juga bukan orang yang tuna nalar sehingga mau begitu saja disuruh tanpa memikirkan efek baik dan buruknya bagi hal-hal yang lebih besar. Karna kita masyarakat Indonesia pintar #SalamIndonesia.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun