Maluku Baru, Bagaimana Mendefinisikan?

Membangun Maluku butuh sinergitas antara semua elemen, yaitu media, tokoh agama, tokoh adat, organisasi ormas dan pemuda, lembaga swasta, atau sejenisnya. Prinsipnya bahwa ide besar kesolidan sosial ialah bersumber pada nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Maluku.  Dasar pijakan itu menjadi model pembangunan. Keduanya adalah budaya dan agama. Sebagai contoh dalam penanganan konflik dalam kemajemukan, Maluku telah berhasil menjadi provinsi percontohan. Bahkan tahun lalu, Myanmar pun pernah melakukan studi banding tentang hal itu.

Maka sesungguhnya penguatan sisi agama dan budaya yang kuat adalah kekuatan harmonisasi bagi kelangsungan kehidupan sosial di tanah basudara. Energinya menjadi tahapan pertama. Keduanya menjadi pondasi untuk kita mendirikan kekokohan dinding, tiang, dan atap dalam rumah besar Siwalima.

Hal tersebut menyaratkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat lokal guna membangun daerahnya. Semakin terjaganya hubungan baik dan pesan umpan balik antara keduanya, maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang dijabarkan dalam regulasi dapat terimplementasikan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat sebagai objek kesejahteraan. Sebab, selama ini kebijakan maritim tidak menjadi payung politik bagi pembangunan, sehingga pembangunan daerah-daerah yang bergeografis kelautan dan kepulauan cenderung mengalami kegagalan.

Disitulah peran pemerintah (organisasi) dapat  memainkan fungsi sebagai mediator, conceptor, creator, dan problem solving secara seimbang. Ujung membangun komunikasi sosial ialah keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan. Tetapi, tetap masih ada terus "benalu" yang tak ingin melihat ketercapaian itu. 

Untuk itu, mari kita belajar dari sebuah tulisan Pak Rudy Rahabeat pada halaman facebooknya tentang Tarian Perdamaian (figur pekan ini) Tulisan itu didedikasikan untuk seorang putra Hitu-Mesing; Iskandar. Kisah  hijrahnya seorang dulunya pasukan perang dalam konflik sekarang menjadi pekerja damai.

Mengawali tulisan beliau," kita sering berlaku tidak adil sejak dalam pikiran: kita inign orang-orang berhenti dari menjadi radikal dan ekstrimis, tapi yang kita amati dan pelajari lebih banyak justru bagaimana orang tumbuh menjadi radikal atau ekstrimis" (Ihsan Ali- Fauzi) Tak lupa beliau ucapkan terima kasih kepada Pak Mayjen Doni Monardo (mantan Pangdam Patimura) sebagai inisiator perdamaian semasa memimpin. 

Pak Doni yang kini menjabat Sekjen Dewan Pertahanan Nasional, walau beliau bukan asal dan asli Maluku, tapi beliau berhasil menjadi inspirasi dalam misi sosial; perdamaian di tanah Maluku. Salah satunya dalam mempersaudarakan Mamala-Morela. Mari belajar merawat hubungan sosial. Ini misi keamanan BAILEO yang perlu dirawat dan dipupuki secara baik.

Keempat, e-Government merupakan suatu cara yang digunakan suatu negara dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era globaliasi atau moderniasai yang semakin liberalis. Digunakan oleh pemerintah dalam mempermudah dan menyederhanakan penyelenggraan pemerintahan, sehingga meningkatkan pula pelayanan publik dengan efektif dan efisien. EZ Gov, selaku konsultan dalam penerapan e-government, menyatakan penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Olehnya itu, mindset ini juga akan berlaku dengan baik jika kebijakan pemerintah tidak terpusat pada pembangunan daratan, melainkan kemaritiman. Masyarakat layak mendapat informasi terbaru, sebagai bagian dari tujuan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dibuat. Sehingga konteks persaingan global bukan menjadi upaya sistematis "pendiskreditkan" masyarakat kecil di daerah terpencil. Atau dengan kalimat perumpamaan "masyarakat kecil dilarang sakit".

Kelima,  global competitiveness index, konsep daya saing adalah "kompetisi". Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Adapun, Martin (2003) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut: meningkatkan taraf hidup masyarakat; mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain; mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional; dapat menyediakan lapangan kerja; dan pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang. Dengan adanya, hal tersebut maka indikator memajukan suatu daerah dalam lingkup Negara adalah dengan "keterbukaan daya saing" secara sehat; dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku.

Namun, kita perlu mengetahui tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.