Pada hari Minggu, 12 Juni 2022, diumumkan kesepakatan terkait pengawasan senjata dari pihak legislatif Amerika Serikat (AS), yaitu kedua partai besar, Republik dan Demokrat. Kesepakatan ini terkait dengan beberapa penembakan massal yang terjadi akhir-akhir ini dan masing-masing peristiwa menelan korban nyawa lebih dari 10 orang. Penembakan itu terjadi antara lain di Buffalo (New York ), California, Uvalde (Texas). Bahkan jika membaca berita-berita lokal, penembakan itu terjadi hampir setiap hari. Begitu masifnya pengaruh budaya senjata, sampai dua anak laki-laki bersaudara usia 11 dan 14 tahun mencuri senjata dari toko senjata di Florida minggu lalu.
Persoalan kontrol terhadap penggunaan senjata di AS ini sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Dengan makin kompleksnya masalah sosial, seperti gangguan mental, tekanan ekonomi, dan sebagainya, tentu kemudahan memiliki senjata bagi warga sipil menjadi bumerang yang memperparah kondisi keamanan di AS. Namun persoalan ini terus menggantung karena sikap partisan yang sangat kuat, baik di parlemen maupun di dalam masyarakat AS sendiri.
Sikap partisan yang berlebihan, terutama dalam beberapa tahun terakhir membuat rakyat AS jadi mudah terpecah belah. Lebih buruk lagi, legislatif dan eksekutifnya tampak seakan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat dengan tepat. Bahkan, seperti yang bisa diamati dari berbagai argumen yang berkembang dalam perdebatan tentang kontrol senjata, muncul kecenderungan untuk membangun berbagai argumen hanya demi membela posisi. Hal inilah yang membuat tim bipartisan untuk membahas kontrol senjata baru terjadi setelah penembakan di Uvalde, Texas terjadi pada 24 Mei lalu. Penembakan ini memakan korban 19 siswa dan 2 guru SD Robb di kota tersebut.
Jika kita mengamati dengan seksama politik domestik AS maka betapa partisannya masyarakat  memang sangat terasa. Hampir dalam semua masalah sosial, yaitu kontrol senjata, aborsi, LGBTQ, dan banyak lagi lainnya, sikap partai dan masyarakat pendukungnya selalu dengan mudah dicirikan posisinya. Pro senjata, pro-life dalam soal aborsi, anti LGBTQ, anti imigran dan menghindari isu rasisme dapat dilihat sebagai posisi partai Republik dan pendukungnya. Sedangkan posisi sebaliknya dipegang oleh Demokrat dan pendukungnya.
 Sebagai contoh dapat dilihat dari perdebatan soal aborsi. Jika melihat perdebatan di media sosial AS, maka seseorang dapat dicap sebagai pendukung Demokrat jika dia mengambil sikap "pro choice" (mendukung aborsi). Sebaliknya, jika mendukung "pro-life (anti aborsi) maka orang tersebut akan dianggap sebagai pendukung Partai Republik. Sederhananya, sikap partisan yang kuat ini bisa diungkapkan dengan kalimat "If you're not with us, you're against us".
Lebih jauh lagi, bentuk-bentuk keberpihakan yang berlebihan dan cenderung cepat menghakimi ini, juga ada pada para pemimpin dan berimbas pada sikap masyarakat para pendukung partai. Bukti nyata dari hal tersebut adalah penyerangan Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Presiden AS pada saat itu, Donald Trump, dengan mudah membiarkan pendukungnya membabi buta menyerang Capitol Hill, ketika wakilnya saat itu, Mike Pence, berseberangan dengannya dalam hal menerima hasil pemilu.
Kembali ke masalah kontrol pemilikan senjata, kemajuan yang terjadinya dengan adanya kesepakatan tim bipartisan Partai Republik dan Demokrat sebenarnya belum merupakan kesepakatan final. Hal tersbut barulah kesepakatan awal dan masih harus melalui proses pembuatan dan pengesahan di parlemen untuk menjadi produk hukum yang sah.Namun dengan terjadinya kesepakatan ini, kita bisa berharap adanya titik terang bagi masyarakat dan para eksekutif dan legislatif untuk bersikap dan bertindak "beyond political agenda". Sikap dan tindakan yang demikian diperlukan guna menyelesaikan berbagai masalah sosial yang sarat dalam masyarakat dari negara yang dianggap sebagai negara kuat ini. Â
Sepatutnya, perbedaan ide, nilai, tujuan yang dimiliki kedua partai besar itu bukan dipakai untuk saling mengalahkan agenda politik partai lainnya. Perbedaan itu justru seharusnya bisa saling memperkaya dan memperdalam analisa serta menajamkan kebijakan legislatif dan eksekutif AS. Hanya dengan demikianlah sistem dua partai ini tetap menjadi kekuatan AS. Hanya dengan meninggalkan sikap partisan yang berlebihan AS masih bisa menyebut dirinya sebagai contoh demokrasi, sebagaimana yang mereka sebarluaskan ke berbagai belahan dunia.
