Coba kalau kita benar bersatu dan negara ini memang benar berasaskan Pancasila, perbedaan pandangan politik tidaklah menjadi pemicunya keretakan yang emosional, akan tetapi menjadi ruang diskusi, seperti "kok bisa lu milih capres itu?", kemudian dijawab dengan alasan logis tanpa mengata-ngatai karakter dari orang yang ditanya, seperti kadrun, cebong, kampret dan sebagainya.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
Faktanya, apa yang terjadi selama ini  sama sekali tidak menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, kan? Korupsi masih merajalela, kepentingan yang tersenggol sedikit langsung membawa nama rakyat, harga-harga kebutuhan semakin mencekik, dan sebagainya.
Belum lagi kebijakan yang saling tumpang tindih antar menteri. Misal saat itu Menteri Kesehatan mengatakan Ojol tidak boleh membawa penumpang, nah dari Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan Ojol silahkan membawa penumpang. Hayoo, penumpang dan Ojol pun bingung!
Pernahkah juga para wakil rakyat benar musyawarah dengan kita, rakyat, dalam mengambil keputusan? Pernahkah juga pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, apalagi waktu itu massa sampai sempat pada turun ke jalan?Â
Itu bisa Anda jawab sendiri dalam hati :)
Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Nah, kalau ini pasti sudah menjadi rahasia umum bahwa negara kita belum menerapkan keadilan sosial. Kita bisa melihatnya dibidang hukum. Koruptor yang jelas-jelas merugikan anggaran negara malahan diberikan fasilitas istimewa didalam penjara, masa tahanan pun tidak terlalu lama, sedangkan pencuri ayam tetangga dan sendal, hohoho.. silahkan berhimpit-himpitan disel penjara yang sempit, dengan masa tahanan yang cukup lama.
Perlakuan SPG Mall kepada orang yang berpenampilan mewah dengan yang lusuh juga sangat berbeda. Orang yang berpenampilan mewah akan diberikan pelayanan yang ramah, sedangkan yang lusuh, ditengok saja masih bagus.
Rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan serta belum mendapatkan pendidikan yang layak juga masih banyak. Malah pendidikan dari masa ke masa diubah-ubah aturannya, bukan fokus pada kualitas dan motivasi belajar anak didik.
Apakah hal tersebut sudah menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat? Rasa-rasanya sih belum, ya.
