Pemerintah, Tolong Jalinlah Komunikasi yang Baik dengan Masyarakat

24 September 2019, baru ada demonstrasi mahasiswa. Dan sebenarnya masih untung masyarakat yang tidak setuju, tidak ikut turun ke jalan supaya aspirasi kami yang keberatan dengan pasal-pasal yang kami anggap ngawur tersebut didengar. Artinya kami masih menghargai negara ini, dan sudah cukup lah mahasiswa yang berdemo. Kami membantu mereka melalui dana yang diminta melalui Kitabisa.com. Kami tidak mau juga sampai ribut-ribut. Walau ujungnya ricuh, karena para anggota dewan yang terhormat tidak ada yang bersedia keluar dari gedung DPR untuk menemui mahasiswa.

Dari rangkaian tanggal demi tanggal yang berurutan seperti ini, harusnya pemerintah sudah aware dong dengan gejolak yang ada di masyarakat yang merasa keberatan. Jangan membaca yang pro saja. Mestinya dilihat statistik perbandingan antara yang keberatan dengan yang tidak keberatan, kalau ada. Tim survey untuk pemilu saja ada, masa tim survey untuk melihat pendapat masyarakat terhadap aturan negaranya tidak ada, istilahnya.

Kalau takut aksi ini akan ditunggangi oleh pihak lain, seharusnya sudah dibuka ruang dialog sejak kami, masyarakat yang keberatan, itu sudah merasa resah dan gelisah. Bukan dibilang "Ah biasa saja, gitu saja kok ribut". Terlihat jelas kok di media, banyak yang keberatan. Silahkan dibaca berita-beritanya pada media massa.

Hak kami sebagai warga negara Indonesia yang sah dan dijanjikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan untuk tahu penjelasan apa yang sedang wakil rakyat kami susun dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu akan menjadi pedoman aturan kami dalam bernegara. Dan kewajiban pemerintah dan wakil rakyat untuk menjelaskan kepada kami, masyarakat yang merasa keberatan.

Kemudian, kalau takut aksi ini akan ditunggangi, mengapa tidak ada satupun para dewan yang terhormat ataupun pemerintah langsung membuka diri untuk menemui para mahasiswa?

Mengapa menunggu aksi sudah ricuh, baru Ketua DPR datang mau menemui mahasiswa? Padahal pada awalnya mahasiswa sudah disana sejak jam 11 siang, dan semuanya berlangsung aman dan tenang, mengapa tidak langsung ditemui? Bila ditemui sedari awal, kan bisa mencegah terjadinya penunggangan aksi. 

Saya salut terhadap Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, beserta anggota kepolisiannya. Beliau dan salah satu anggota kepolisian langsung meredam panasnya mahasiswa, dengan langsung menemui mereka dan mendengarkan aspirasi para mahasiswa. Apakah mahasiswa masih ribut ketika sudah ditemui? Sama sekali tidak kan? 

Lanjut ke pembahasan, trending topic #bebaskanandandabadudu

Penangkapan oleh Ananda Badudu selaku penggalang dana, saya rasa tidak fair. Karena jelas sekali di Kitabisa.com, terpampang dengan jelas tanggal 22 September 2019, Ananda Badudu menuliskan dana yang terkumpul akan digunakan untuk makanan, minuman, dan soundsystem mobile untuk mahasiswa. 

Terbuka kan darimana dana itu berasal? Tidak tahu-tahu diselipin 6 juta rupiah, kemudian masing-masing mahasiswa diberikan uang berapa.

Tolong pemerintah jangan seperti paranoid, dan sebentar-sebentar suatu aksi dikatakan penunggangan. Ini dananya jelas, tuntutan mahasiswa jelas, kronologi kejadian sebelum mereka berdemo pun jelas. Tidak ada yang main umpat-umpatan, dan aksi tersebut sangat jelas tujuannya :

1. RKUHP
2. Revisi UU KPK
3. Isu Lingkungan
4. RUU Ketenagakerjaan
5. RUU Pertanahan
6. RUU PKS
7. Kriminalisasi Aktivis