Kebahagiaan baru saja saya rasakan, setelah menonton Ujian Reformasi di Mata Najwa, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh dua mahasiswa perwakilan BEM Universitas, yakni Atiatul Muqtadir selaku Presiden BEM UGM, Royan Abullah Dzakiy selaku presiden KM ITB, dan kepala staff kepresidenan, Moeldoko, Wakil Ketua DPR, Anggota Komisi III dan Ketua Baleg, salah satu anggota tim perumus RUU KUHP, dan para pakar hukum.
Disana mereka saling adu pendapat, dan ditutup dengan sumringah dari pihak masing-masing. Dan Kepala Staff Kepresidenan menyetujui ketika mahasiswa meminta berdialog dengan presiden.
Kebahagiaan dan rasa haru akan sikap pemerintah masih berlanjut, ketika saya membaca berita kalau presiden sedang merencanakan Perppu KPK, artinya beliau masih mau mendengar aspirasi masyarakat. Dan beliau masih lah presiden yang saya kagumi. Kemudian, bertambah kagum hati ini ketika beliau membuka diri untuk berdialog dengan mahasiswa pada hari Jumat ini, menurut berita.
Saya merasa menjadi mengidap penyakit bipolar kalau sudah membaca berita yang menyangkut demonstrasi mahasiswa tanggal 24 September kemarin. Selesai membaca berita kebahagiaan dan mengharu biru, saya melihat update-an berita. Dan tiba-tiba menjadi kesal
Menristekdikti, Mohammad Nasir, akan membuka dialog dengan para rektor universitas, supaya mencegah mahasiswa turun ke jalan. Dalam pernyataan beliau pun mengatakan bahwa akan ada sanksi bagi rektor ataupun dosen yang sampai mengakomodir atau mengizinkan mahasiswa turun ke jalan.Â
Sebenarnya tujuannya baik, yakni agar aksi mahasiswa tidak ditunggangi oleh pihak lain. Akan tetapi, konteks mahasiswa turun ke jalan kemarin, sebenarnya pemerintah mengerti tidak sih, mengapa mereka sampai HARUS turun ke jalan?Â
Kemudian tadi pagi, saya membuka Twitter, dan melihat trending topik #bebaskanandabadudu. What?
Saya pun membaca beritanya dan alamak yang benar saja penuduhan terhadap Ananda Badudu karena memberikan dana kepada mahasiswa untuk melakukan aksi demontrasi.Â
Yang saya lihat disini adalah pemerintah sepertinya menjadi lumayan paranoid juga, ya. Ya, mungkin karena kasus-kasus sebelumnya ada penunggangan dari golongan tertentu demi kepentingan politiknya. Akan tetapi, kalau kali ini, ya masa sibuk memberikan pernyataan tunggang-menunggang. Sudah macam negara kita arena pacuan kuda saja.
Mungkin memang ada bukti mengapa pemerintah bisa memberikan pernyataan seperti itu.
Akan tetapi, seharusnya sebelum pemerintah yang diwakili menteri-menterinya, yang diwakili oleh Menko Polhukam, Menkumham, Menristekdikti, dan ada anggota dewan juga, berserta aparat kepolisian membuat pernyataan, melihat dan membaca dulu kronologi dari sebuah persoalan mengapa demonstrasi ini bisa terjadi.Â
