Dewan menganggap program tersebut masih prematur. Lahirnya kebijakan ini mendahului regulasinya. "Kami bukannya mencari-cari kesalahan, hanya saja memastikan program dengan modal SK Bupati ini sudah aman atau tidak? Apakah nantinya tidak akan menjadi temuan BPK? Ini yang seharusnya selesai lebih awal sebelum program ini resmi diluncurkan," tambah legislator Gerindra tersebut.
Terlepas dari pro dan kontra yang ada, masyarakat Jember dan pemerintah harus berkolaborasi dalam terselenggaranya program J-Pasti Kueren yang telah berjalan ini. Hal tersebut diharapkan dapat mempertahankan program pelayanan kesehatan gratis untuk membantu meringankan kebutuhan kesehatan masyarakat tanpa adanya kendala dalam sisi pembiayaan daerah dan sisi lainnya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!