Mohon tunggu...
Nabila Mutiara Putri
Nabila Mutiara Putri Mohon Tunggu... Mahasiswa Manajemen

Individu yang memiliki ketertarikan dalam berkompetisi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Opini Terhadap Privilege Akses Pendidikan Tinggi Yang Direkayasa Melalui Jalur Khusus dan Politik

18 Juni 2025   11:58 Diperbarui: 18 Juni 2025   12:05 77
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam pandangan saya, peran politik dan uang dalam pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun harus diawasi secara ketat. Politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dalam pendidikan, bukan justru menjadi sarana untuk kepentingan elit atau pencitraan semata. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan masih bersifat populis dan jangka pendek, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan siswa dan guru.

Saya meyakini bahwa uang bukanlah segalanya dalam pendidikan, tapi tanpa uang yang cukup dan pengelolaan yang tepat, kesejahteraan tidak akan tercapai. Guru yang digaji rendah tidak akan bisa fokus mengajar dengan baik. Siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapat dukungan beasiswa, akan sulit mengejar cita-citanya. Maka, uang dalam pendidikan harus dilihat sebagai investasi, bukan sebagai beban anggaran negara.

Dari sisi politik, saya merasa bahwa adanya perubahan kebijakan yang terlalu sering setiap pergantian pejabat menunjukkan belum adanya komitmen jangka panjang terhadap pendidikan. Kurangnya kesinambungan ini merugikan semua pihak, terutama dalam hal pembangunan sarana pendidikan dan program kesejahteraan.

Berdasarkan teori Gary Becker, investasi pendidikan akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka sudah seharusnya politik dan uang bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Bukan hanya demi nilai-nilai demokrasi, tapi juga demi masa depan bangsa.

Di sisi lain, saya juga tidak menutup mata bahwa politik bisa membawa perubahan positif jika dijalankan dengan niat tulus. Program-program seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan politik bisa membantu siswa dan guru secara langsung. Tapi tantangannya adalah menjaga agar program-program ini tidak hanya digunakan sebagai bahan kampanye.

Kesimpulannya, kesejahteraan dalam pendidikan bukan hanya soal gaji atau dana bantuan. Ia juga mencakup rasa aman, keberlanjutan, dan keadilan dalam mendapatkan kesempatan belajar dan mengajar yang berkualitas. Saya berharap politik bisa menjadi jembatan yang memperjuangkan keadilan pendidikan, dan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk memperbaiki nasib para pelaku pendidikan, bukan hanya mempercantik laporan tahunan pemerintah.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun