Nama : Nabila Azzalea Nurul Shifa
NIM : 2019041052
Dosen : Dr. Geofakta Razali, M.I.Kom
Mata Kuliah dan Kampus : Manajemen Krisis, Universitas Pembanguunan Jaya
Kasus kebocoran data pribadi marak sekali terjadi kepada masyarakat Indonesia, terhitung mulai dari awal bulan Januari 2022 s/d September 2022 terdapat 7 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Bermula dari kebocoran 52 ribu data Bank Indonesia, kebocoran data pasien rumah sakit di Indonesia (foto pasien, hasil tes COVID-19, X-ray), lalu kebocoran data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (nama lengkap, nomor ponsel, alamat, ijazah, kartu BPJS dan Curriculum Vitae), kebocoran 21.000 data perusahaan di Indonesia ( laporan keuangan, surat pemberitahuan tahunan, NPWP direksi dan komisaris dan perusahaan), kebocoran 17 juta data pelanggan PLN, kebocoran 26 juta data pengguna Indihome (nama lengkap, NIK, jenis kelamin), kebocoran 252 GB data pelanggan Jasa Marga Toll Road Operator (JMTO), data diatas merupakan kebocoran data di tahun 2022 mulai dair Januari hingga 2022. Apabila kita melakukan kilas balik kasus-kasus kebocoran data di tahun 2021, terdapat banyak sekali kasus kebocoran data melebihi kebocoran data yang terjadi di tahun ini dan lebih krusial, seperti kebocoran data BPJS, data eHAC, sertifikat vaksin dan NIK Presiden Joko Widodo.
Pada rapat DPR Komisi I dengan Kominfo pada 7 September 2022, DPR Komisi I menyinggung kepada Kominfo terkait dengan sikap "saling menyalahkan dan saling membantah menjadi sumber kebocoran data". Menkominfo juga mengatakan pada rapat tersebut bahwa  serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo, dan ia melemparkan tanggung jawab tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Â
Menurut saya pribadi, alangkah baiknya apabila Kominfo tidak memberikan respons yang terkesan saling 'melempar' seperti itu di hadapan DPR dan masyarakat, pihak dari Kominfo bisa memberikan jawaban dengan opsi lain yang lebih terdengar professional, seperti contoh : "Walapun tidak sepenuhnya itu tugas dan fungsi dari Kominfo, tetapi kami akan terus bekerjasama  dan membantu secara intensif dengan BSSN untuk menghadapi dan mengatasi kejadian ini agar tidak teulang kembali di masa depan".
Lalu terdapat statement yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang menyampaikan bahwa masyarakat diminta untuk menjaga keamanan data pribadinya masing-masing, hal ini menuai pro kontra di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh para netizen melalui kolom komentar di akun Instagram resmi Kominfo "Gausah cape2 bikin konten pak, gaada yang percaya lagi kok sama kementerian ini" ujar akun Instagram nauvalfachriza. Dan masih banyak lagi akun yang mengatakan hal serupa.
Dilihat dari hal tersebut, reputasi Kementerian dan Informasi di mata masyarakat sudah tidak baik, dan sulit bagi masyarakat saat ini untuk membangun rasa percaya kepada Kominfo, hampir di seluruh kolom komentar di konten Instagram Kominfo dipenuhi dengan aspirasi masyarakat yang  menunjukkan rasa kecewa dan tidak percaya kepada Kominfo. Hal ini menjadi ancaman bagi reputasi Kominfo, karna cukup sulit bagi Kominfo untuk membangun kembali rasa kepercayaan publik kepada Kominfo.
Penanganan Krisis Melalui Peranan Public Relations Officer
Apabila saya menjadi PR di Instansi Pemerintahan khususnya pada Kominfo, yang saya lakukan adalah menganalisis peristiwa yang terjadi, lalu menerapkan etika PR yaitu Veracity dan Invansion of Privacy di mana penyampaian kebenaran  merupakan suatu hal yang sangat essential kepada publik. Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, pada awal terjadinya kebocoran data, seorang PR akan membenarkan bahwa memang terjadi kebocoran data, menginformasikan secara transparan dan kontinu terkait penanganan yang akan dilakukan oleh Kominfo kepada publik agar publik merasa diprioritaskan dan memiliki peran penting untuk mengetahui isu yang sedang terjadi di pemerintahan. Lalu menerapkan  Profesional Codes of Conduct, lagi -lagi mengedepankan nilai kebenaran  dan kejujuran untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi pemerintahan.
  Penanganan Krisis Melalui Peranan Public Relations Agency
Apabila saya menjadi seorang PR Agency, langkah crisis plan yang akan dilakukan adalah Prevention krisis yakni mencegah kemungkinan terjadinya kembali suatu krisis. Di mana sebagai PR Agency akan mengambil tindakan untuk mengatasi krisis awal yang terjadi dengan lebih terbuka dengan publik, memberikan informasi yang jelas, dan akurat, serta melibatkan publik secara langsung  dalam mengatasi krisis yang terjadi seperti memberikan updated info, infografis ataupun data penunjang lainnya. Lalu sebagai prevention, PR akan melanjutkan untuk terus mengedepankan nilai kejujuran, kebenaran dan transparency dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh instansi kepada publik.
 Penanganan Krisis Melalui Teori Komunikasi
Theory of reasoned Action and Planned Behaviour
