Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Program Pemerintah DKI Jakarta

Di Indonesia, sejak sekitar tahun 1990, tata kelola yang baik semakin mendapat perhatian sebagai wacana penting dan telah diungkapkan dalam berbagai diskusi, debat, kajian, dan seminar baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat, termasuk perusahaan swasta dan akademisi. Sejak krisis mata uang dan kepercayaan yang membawa perubahan dramatis pada tahun 1998, partisipatif di Indonesia. Tata Kelola pemerintahan yang baik dianggap sebagai paradigma baru dan fitur penting dari sistem administrasi publik. Tata Kelola pemerintahan yang baik secara umum didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mereka layani dan lindungi. 

Bagi banyak orang di Indonesia, konsep tata Kelola pemerintahan yang baik selalu menjadi sumber kesusahan. Meskipun terdapat beragam penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik, permasalahan ini masih tetap ada. Namun demikian, sebagian besar masyarakat mempunyai keyakinan bahwa melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, mereka dapat mencapai peningkatan standar hidup. Sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan menerapkan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kualitas layanan publik akan meningkat, korupsi akan berkurang, dan pemerintah akan memprioritaskan kesejahteraan warganya. 

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan sektor publik melibatkan keterlibatan para pengambil kebijakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan rakyat. dengan berpegang pada prinsip Keadilan, Kesetaraan, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas. Indonesia telah meluncurkan serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih luas. 

Hal ini merupakan awal yang penting dalam menyebarkan ide-ide yang akan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Konsep tata kelola yang baik mencakup proses pengambilan keputusan dan implementasi yang akuntabel. Ini adalah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, memastikan transparansi dan tanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara melibatkan kolaborasi warga negara, sektor swasta, dan negara. Tanggung jawab utama negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat dengan menyediakan layanan penting, termasuk sistem peradilan yang kuat. 

Sistem pemerintahan yang efektif dan transparan menjamin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan tiga komponen fundamental pembangunan berkelanjutan, yaitu kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pembangunan manusia. Konsep tata pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tiga entitas yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. 

Pihak-pihak tersebut masing-masing terdiri dari penyelenggara negara, penggerak ekonomi, dan individu yang mencari kecocokan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang efektif diperlukan keterkaitan dan pengaruh timbal balik dari faktor-faktor tersebut. Kuncinya terletak pada tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi antar entitas tersebut. Sayangnya, mengingat kondisi Indonesia saat ini, pencapaian tujuan ini masih merupakan tantangan berat. 

Good Governance adalah konsep yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP)

Good Governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan. Pengimplementasian Good Governance dalam program pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah tantangan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tata kelola yang baik dan efisien.

Definisi Good Governance Menurut UNDP

Menurut UNDP, Good Governance adalah proses dimana berbagai elemen masyarakat, baik individu maupun lembaga, bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Good Governance yang ditekankan oleh UNDP mencakup:

Transparansi: Keterbukaan informasi dan kebijakan pemerintah kepada publik. Transparansi dalam prinsip good governance merujuk pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang relevan bagi publik. Ini berarti bahwa keputusan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut dan memiliki kesempatan untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah. Transparansi membantu mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.