Seperti kita ketahui bersama sebelumnya, Veronica Koman adalah DPO yang saat ini bermukim di Australia. Ia dianggap sering menyebarkan propaganda HAM di tanah Papua dengan menggelar demo di Surabaya beberapa waktu lalu.
Padahal Veronica Koman berangkat ke Australia untuk belajar hukum dengan biaya dari pemerintah Indonesia melalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Apalagi beasiswa tersebut nilainya sampai bermiliar-miliar rupiah jika melihat biaya hidup di Australia dan biaya kuliah yang begitu mahalnya. Dan uang tersebut pun berasal dari pajak rakyat.
Lantas berhakkah Veronica Koman melakukan aksi-aksi menyuarakan HAM? Tentu saja berhak, selama negara ini menjamin untuk menyuarakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita.
Sayangnya, Veronica Koman berlebihan. Ia menyuarakan HAM tanpa ada solusi konkret semisal ikut membantu pembangunan di tanah Papua yang masih tertinggal. Kalau ia ingin menyelamatkan hak mereka, harusnya Veronica bukan mencari muka di negara orang lain.
Maka tak heran jika banyak yang mengira bahwa Veronica Koman ini didukung oleh pemerintah Australia dengan mengusik tanah Papua alias melakukan aksi propaganda terselubung. Bahkan tak segan-segan mereka mengira sikap Australia terhadap Papua tak ubahnya dengan sikap Australia kepada Timor Leste di mana pemerintah Australia hanya memanfaatkan kekayaan alamnya saja.
Propaganda di balik nama HAM ini bagai pisau bermata dua, di satu sisi tajam namun di sisi lain tumpul. Bisa jadi benar adanya bahwa HAM memang benar-benar direnggut sehingga perlu mendapat perhatian bersama namun bisa juga mereka menggunakan nama HAM untuk mencapai kepentingan tertentu.
Kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi saja, tapi namanya kita hidup di negara yang menjamin kebebasan berpendapat, harusnya kita biarkan saja  #PapuanLivesMatter, kalau kita merasa HAM di Papua baik-baik saja kenapa harus kebakaran jengot? Tinggal visualkan saja fakta di lapangan.
