Lockdown Jalan Umum: Solusi atau Masalah?

 

Tak bisa dielakan lagi keberadaan Corona Virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 bukan menjadi tontonan masyarakat Indonesia, melainkan keberadaannya sudah di sekitar kita. Diketahui virus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2020 melalui kontak langsung dengan WNA Jepang. Ditemukannya virus tersebut oleh warga yang bertempat tinggal di kawasan Depok, Jawa Barat merupakan kasus awal penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sebagai respon atas terjadinya pandemi yang cukup pesat peningkatannya, pemerintah mulai menjalankan social distancing hingga PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan PSBB saat ini di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai berjalan lebih dari dua minggu, khususnya daerah Jabodetabek yang menjadi epicentrum penyebaran Covid-19. Setelah 14 hari, penyebaran virus di Jakarta semakin bertambah. 

Maka, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan memberikan tambahan waktu 28 hari terhitung sejak awal Ramadhan 1441 H hingga tanggal 22 Mei 2020 yang mana pembatasan sosial berskala besar akan lebih diperketat guna menekan penyebaran virus, pemerintah juga memberikan kebijakan untuk tidak mudik agar menghentikan penyebaran virus di luar kota Jakarta.

PSBB yang saat ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya banyak membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya, selain masih banyak yang bekerja dari rumah tetapi tidak sedikit masyarakat yang terkena dampaknya seperti turunnya omset pedagang, dirumahkan hingga di PHK. Dengan begitu masyarakat yang terkena dampak langsung dari penerapan PSBB ini akan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat saya rasa cukup tepat dalam membagikan bantuan pokok non tunai berbentuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran untuk masyarakat yang harusnya sangat membutuhkan.

Disisi lain, masyarakat merasa harus melindungi wilayahnya dengan melakukan penutupan jalan, membuat masyarakat yang hendak masuk ke dalam wilayah tersebut harus melewati 1 pintu atau one gate. 

Selain masuk dan keluar yang di buka hanya 1 pintu, masyarakat yang hendak masuk juga diminta untuk wajib memakai masker, mencuci tangan dan kendaraan yang dibawanya akan disemprot cairan disinfektan. 

Masyarakat mempercayai bahwa dengan melakukan tindakan tersebut dapat menghindari wilayahnya dari penyebaran virus yang dibawa dari luar. Peraturan tersebut merupakan ide dari swadaya masyarakat maupun arahan langsung dari ketua RT, ketua RW hingga dari kelurahan di wilayah tersebut.

Tetapi, tidak semua masyarakat setuju dengan adanya peraturan yang dilakukan di wilayahnya tersebut. Alasan "harus putar jauh" adalah satu dari banyak alasan masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut. Meski bagaimana pun, keamanan dan kesehatan warga adalah yang utama, peraturan tersebut dilakukan tidak lain untuk membuat warga aman dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh Covid-19.

Selain pihak warga di wilayah tersebut, pihak kepolisian juga menyayangkan tentang penutupan akses jalan tersebut dikarenakan masih terdapat daerah yang melakukan penutupan jalan namun tidak berkoordinasi langsung, yang mana dapat menyebabkan sulitnya informasi jika suatu saat terjadi hal yang tidak terduga. 

Saat ini masih banyak yang merasa sulit mengakses jalan dan tidak menyetujui hal tersebut termasuk kurir pengiriman barang, ojek daring dan juga masyarakat yang memang bukan tinggal di wilayah tersebut. 

Hal itu membuat sulitnya akses masuk di lingkungan tersebut karena kurangnya informasi jalan yang dibuka dan ditutup, walau hanya sekadar mengambil barang atau mengantar barang bahkan sampai tidak diperbolehkan masuk.

Hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan ojek daring dan kurir pengiriman barang untuk tetap beroperasi tetapi malah mendapatkan kesulitan tambahan dengan sulitnya akses masuk untuk mengambil atau mengantar barang. 

Padahal ojek daring, ojek pangkalan dan kurir akan melaksanakan pengiriman bantuan sosial secara langsung dari presiden ke masyarakat yang terdampak, dengan diadakannya penutupan jalan tersebut maka dapat membuat terhambatnya proses penyaluran bantuan sosial, apalagi dengan informasi yang cukup minim membuat sulitnya mencari jalan mana yang bisa diakses untuk keluar dan masuk.

Namun, meskipun demikian kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona merah atau epicentrum penyebaran Covid-19 harus mendukung apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah termasuk pemimpin di tingkat RT, karena apapun keputusan pemerintah merupakan yang terbaik untuk menjaga warganya agar tidak terpapar virus dan tetap bisa bertahan pada pandemi ini. Karena itulah tugas yang harus dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini. 

Kita sebagai masyarakat harus membantu dengan cara sederhana sekalipun, seperti mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menghindari keramaian, memakai masker jika harus terpaksa keluar rumah, rutin mencuci masker, tidak termakan hoax, memberikan pengetahuan tentang penanganan virus kepada masyarakat awam minimal di lingkungan keluarga dan juga membantu masyarakat terdampak kekurangan kebutuhan pokok, jika kita tidak mampu memberikan bantuan kita bisa melakukan pelaporan kepada pemimpin RW agar bantuan bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Terlepas dari semua itu, solusi atau masalah tidak terlalu penting karena sesama yang terkena dampak harus meningkatkan kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu saling membantu dan gotong royong. Karena percuma saja jika kita hanya memperdebatkan pro dan kontra tanpa melakukan aksi nyata bagi kemanusiaan di Indonesia. 

Semoga wabah ini cepat berlalu di negeri kita tercinta, agar semuanya dapat kembali normal. Cobaan ini kita anggap sebagai sebuah dorongan untuk memperkuat jiwa masyarakat Indonesia dikemudian hari, tak lupa doa yang terus kita panjatkan agar pandemi ini cepat selesai. Semoga Indonesia segera sembuh! Indonesia pasti bisa!