Permasalahan kewarganegaraan bukan hal yang dianggap remeh, muncul permasalahan kewarganegaraan sangat rentan dan krusial untuk diperhatikan keberadaannya.
Sehingga dampak yang timbul dari keremehan masalah ini, jelas berhubungan dengan hal-hal yang erat bersinggungan dengan pembedaan/diskriminasi serta prihal hak asasi manusia itu sendiri. Dianggap bukan termasuk bagian dari penduduk.
Harapan akan adanya persamaan hak sebagai warganegara. Jangan sampai dalam tataran retorika atau wacana yang terputus dalam tataran praktik lapangan. Terutama dalam penetapan peraturan disertai regulasinya.
Dalam hal ini, yang dapat kita simak dan saksikan. Dua isu serius mestinya ada perhatian seksama oleh pemerintah, selain prihal etnisitas, dwikewarganegaraan, kawincampur. Yakni WNI dimata WNI.
Pertama, permasalahan yang masih saja terjadi. Secara faktual adanya sekelompok masyarakat yang hidup dan lahir dan Indonesia. Padahal secara turun temurun lahir dan hidup di bumi pertiwi ini. Tidak jelas kewarganegaraannya. Dan masih hidup secara terbelakang, primitif dan jaun dari pantauan.
Kedua, perlindungan TKI. Pemberian perlindungan kepada mereka. Secara hukum mereka sering tidak memperoleh perlindungan maksimal oleh pemerintah.Â
Belum lagi kepada saudara kita yang tidak jelas kewarganegaraannya diluar sana, Â yang sangat didiskriminasi. Disana mereka tak dianggap, ditanah asal juga tidak dianggap, sangat kejam bukan!Â
Jika negara kita saja tidak menghormati warganegaranya sendiri, apalagi negara asing, teman!
Pada sisi lain, masih rendah kesadaran masyarakat tentang pembuatan kartu tanda penduduk, juga prihal penting tuk dipertimbangkan bukan hanya tugas pemerintah semata.
Tapi kesadaran masyarakat mestinya juga dapat disalahkan. Apalagi saat ini, semua terkoneksi melalui Nik KK dan KTP. Jadi sangat wajar jika tidak dapat bantuan, bantuan corona hehe...
Karena identitas adalah bentuk resmi sebagai warganegara. Jadi jangan anggap KTP dan KK itu sepele bukan.
SALAM
