Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini dihadapkan pada tantangan politik yang kompleks menjelang Pemilu 2024. Meskipun ada perbedaan sikap dengan Presiden Joko Widodo, keputusan taktis PDI-P untuk tidak melakukan manuver politik drastis seperti menarik kader dari kabinet dianggap sebagai strategi menjaga basis suara.
Menurut Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia, langkah agresif terhadap kebijakan pemerintah atau Presiden Jokowi bisa berdampak negatif pada elektoral PDI-P. Dengan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, perbedaan pilihan politik menjadi jelas, membuat PDI-P bergantung pada dukungan tinggi yang masih dinikmati oleh Presiden Jokowi.
Approval rating Presiden Jokowi yang mencapai lebih dari 75 persen, bersama dengan faktor kedisukaan yang tinggi, menjadi kendala tambahan bagi PDI-P. Faktor sosok Jokowi menjadi kontribusi besar dalam memenangkan dukungan pemilih bagi partai tersebut.
Meskipun dihadapkan pada posisi politik yang kurang menguntungkan, PDI-P tetap berkomitmen untuk mendukung Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa isu penarikan kader dari kabinet tidak beralasan, dan para menteri PDI-P tetap bekerja secara profesional tanpa terpengaruh perbedaan sikap politik.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, PDI-P dihadapkan pada dilema antara menjaga hubungan dengan Presiden Jokowi dan mengakomodasi perbedaan politik internal. Artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan taktis PDI-P dalam situasi ini bertujuan untuk menjaga basis suara dan menghindari dampak elektoral negatif, sambil berupaya meraih kemenangan untuk ketiga kalinya sejak 2014.
