Militerisasi pendidikan tinggi?

            Kerjasama antara pihak Universitas Udayana dengan Kodam IX/Udayana menuai berbagai respon kontroversial. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana sendiri menolak keras adanya segala bentuk kerjasama dengan pihak TNI. Kerjasama yang disepakati oleh pihak Universitas Udayana dan Kodam Udayana sendiri diyakini dapat mengancam hak kebebasan akademik di lingkungan kampus. Prof Ir I Ketut Sudarsana menegaskan bahwa adanya kerjasama antara pihak universitas dan Kodam merupakan salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa. Kolonel Infanteri Agung Udayana sebagai Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) menambahkan jika kerjasama yang dilakukan bukan merupakan bentuk militerisme yang dilakukan dari pihak Kodam, namun salah satu bentuk pembinaan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. Jika kita melihat salah satu isi dari perjanjian yang disepakati, pada pasal 2 terdapat enam ruang lingkup kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana, yaitu dari peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, hingga pelatihan bela negara. Selanjutnya pada Pasal 7 menyebutkan perjanjian kerja sama juga diatur soal pertukaran data informasi. Klausul ini memungkinkan Kodam IX/Udayana meminta dan mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru, lalu yang terakhir merupakan poin yang menimbulkan kontroversi yaitu mengenai pelatihan bela negara dan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodam IX/Udayana di Udayana. Poin tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat 2.

Hal yang telah dijelaskan oleh rektor Universitas Udayana dan Kapendam mengenai pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan aspek penting yang perlu dimiliki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara namun jika kita kembali kepada poin poin sebelumnya terdapat ketidakjelasan di dalam perjanjian yang telah disepakati. Contohnya pada proses publikasi perjanjian yang dinilai tidak transparan, karena pihak kampus mengumumkan secara resmi melalui akun Instagram Universitas Udayana pada hari Rabu, 26 Maret 2025 padahal perjanjian tersebut telah resmi ditandatangani pada hari Rabu, 5 Maret 2025. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra mengungkapkan bahwa institusi pendidikan harus tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu, ini merupakan sebuah respon terhadap kekhawatiran pada masuknya unsur militer dalam perguruan tinggi. Arma menganggap bahwa kesepakatan yang dibuat dapat mengganggu independensi peguruan tinggi dan mengganggu kondisi kebebasan akademik.

Tindakan lebih lanjut pun akhirnya diambil oleh Badan Eksekutif Mahasiwa Universitas Udayana, mereka melakukan aksi konsolidasi sebagai salah satu upaya seruan dalam menolak militerisasi kampus, kegiatan tersebut dinamakan 'Konsolidasi Agung Udayana'. Dalam konsolidasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa mereka menuntut pihak universitas untuk membatalkan kerjasama yang dijalin bersama dengan Kodam IX Udayana. Hal ini selaras dan masuk akal karena para mahasiswa menginginkan kebebasan dan independensi akademik yang tidak ditekan oleh pihak manapun.

Dalam kasus ini kedua belah pihak seharusnya dipertemukan dan berkomunikasi agar dapat membangun tujuan yang selaras dan menjadi keinginan semua pihak. Perlu adanya transparansi yang jelas agar tidak menimbulkan dugaan negatif, serta harus ada tindakan kooperatif agar berjalannya diskusi bisa berjalan dengan lancar. Di satu sisi pihak BEM telah mengundang pihak pihak terkait untuk berdiskusi secara terbuka agar dapat menciptakan kejelasan, di sisi lain juga pihak universitas tetap membuka diri terhadap segala kritik terhadap program kerja tersebut serta mereka membuka ruang dialog untuk mempertemukan pihak dari mahasiswa yang menuntut ketidaksetujuan terhadap program ini. Dengan ini diharapkan terciptanya kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak antara mahasiswa dan pihak universitas.