 Beberapa tahun belakangan, wilayah Laut Natuna Utara kerap jadi sorotan. Pasalnya kawasan yang kaya minyak, gas, dan ikan ini bukan hanya penting bagi perekonomian nasional, tetapi juga strategis secara geopolitik. Diperairan itu, kepentingan Indonesia sering beririsan dengan manuver Tiongkok yang mengklaim sebagian wilayah melalui peta nine-dash line. Ketegangan kadang muncul, namun Indonesia memilih langkah yang cerdas: tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat diplomasi pertahanan.
Langkah tersebut terlihat jelas pada pertemuan tingkat tinggi antara Bakamla RI dan China Coast Guard di Beijing pada 9 Januari 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping beberapa bulan sebelumnya. Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, memimpin langsung delegasi Indonesia yang disambut hangat oleh Mayor Jenderal Yu Zhong dari China Coast Guard. Keduanya sepakat memperkuat kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan maritim.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam menerapkan prinsip strategi modern di bidang pertahanan laut. Bukan lagi mengandalkan unjuk kekuatan, tetapi membangun kerja sama, membentuk kepercayaan, dan membuka ruang komunikasi strategis antarpenegak hukum laut.
Diplomasi Pertahanan: Jalan Cerdas Menjaga Stabilitas
Diplomasi pertahanan adalah salah satu prinsip utama strategi modern. Intinya, pendekatan ini berupaya mencegah konflik melalui interaksi non-konfrontatif antara aparat pertahanan, seperti latihan bersama, dialog, dan pertukaran informasi. Tujuannya membangun rasa saling percaya dan mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu ketegangan.
Kerja sama Bakamla dan China Coast Guard menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip ini. Alih-alih menanggapi aktivitas kapal asing dengan konfrontasi militer, Indonesia memilih memperkuat komunikasi antar lembaga penjaga laut. Melalui forum semacam ini, kedua pihak bisa membahas isu strategis seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, dan pencurian sumber daya laut. Hasilnya, kawasan menjadi lebih stabil, dan potensi konflik dapat dikelola secara damai.
Pendekatan ini tidak berarti Indonesia melemahkan posisinya. Justru sebaliknya, diplomasi pertahanan membuat Indonesia lebih dihormati karena menunjukkan kemampuan memimpin dialog dan menjaga keamanan kawasan tanpa provokasi. Strategi ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan kerja sama, bukan konfrontasi.
Laut Natuna dan Pentingnya Kedaulatan Adaptif
Wilayah Laut Natuna Utara adalah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun aktivitas kapal Tiongkok di sana kerap menimbulkan ketegangan. Dalam situasi seperti ini, strategi militer semata tidak cukup. Indonesia perlu pendekatan yang lebih cerdas, yang menggabungkan kekuatan keras dan lunak sekaligus.
Kebijakan pemerintah yang mengedepankan diplomasi pertahanan mencerminkan kedaulatan adaptif, yaitu kemampuan menjaga kepentingan nasional dengan cara yang fleksibel dan kontekstual. Indonesia tetap tegas menjaga wilayahnya, namun juga membuka jalur komunikasi agar tidak terjadi salah paham dengan negara lain.
Langkah Bakamla menjalin kerja sama dengan China Coast Guard adalah bentuk nyata kedaulatan adaptif. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya menjaga keamanan lautnya, tetapi juga memperkuat posisi di kawasan melalui dialog dan kemitraan strategis.
