Dari Negosiasi ke Navigasi Mall: Realitas Pahit di Balik Diplomat Indonesia

Penting kiranya Kementerian Luar Negeri mengambil sikap tegas, yaitu menolak permintaan di luar mandat, dan melindungi para diplomat dari tekanan institusi domestik yang menyimpang. Diplomasi bukan pelayan pribadi birokrasi, melainkan garda depan penjaga integritas bangsa. Bila tak ditegaskan sekarang, praktik buruk ini akan menjadi norma yang membusukkan sistem luar negeri RI.

Menghormati diplomat adalah menghargai kedaulatan bangsa. Bebani mereka dengan tugas pribadi, dan Anda mengikis kehormatan Indonesia di mata dunia. 

Sebagaimana dikatakan Benjamin Franklin, "Diplomat yang baik adalah mereka yang bijaksana, tenang, dan sabar terhadap segala bentuk kebodohan dan provokasi." Namun kesabaran itu tak boleh disalahartikan sebagai pembenaran bagi penyalahgunaan wewenang pejabat negara. Kesabaran perlu dibarengi dengan perlindungan sistemik terhadap martabat profesi diplomatik.

Kamus Cambridge menyebut diplomat sebagai seseorang yang mampu mengelola situasi sulit tanpa menimbulkan kemarahan siapa pun. Tetapi ini tak berarti diplomat harus diam ketika menjadi korban dari sistem birokrasi yang tak tahu batas. Profesionalisme harus dijaga dengan kebijakan dan etika institusional yang kokoh.

Sudah waktunya publik dan pejabat menyadari bahwa diplomat bukanlah pelengkap wisata, bukan pula asisten pribadi. Mereka adalah pejuang dalam balutan jas resmi, yang mempertaruhkan ketenangan, keselamatan, dan kehormatan bangsa di panggung internasional. Melemahkan mereka adalah melemahkan negara itu sendiri.

Mari kita perkuat peran diplomasi RI dengan membebaskan para diplomat dari beban yang bukan tugas mereka. Perkuat mereka dengan sistem, etika, dan penghormatan. Karena pada pundak mereka lah, wibawa dan perlindungan warga negara Indonesia di dunia internasional bertumpu. Dan karena diplomasi sejati adalah tentang menjaga martabat, bukan menjinjing tas belanjaan.