Potret Perkembangan Demokrasi Indonesia Berdasarkan Fluktuasi Angka IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak  tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholderseperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Tim Ahli, baik dari Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, LIPI, beserta Universitas Paramadina merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dapat mengukur pencapaian pembangunan demokrasi dan politik, baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Sebagai gambaran perkembangan demokrasi politik di Indonesia, IDI menjelma sebagai data empirik untuk dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Terdapat tiga aspek demokrasi yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan demokrasi itu sendiri, diantaranya Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks < 60) dalam skala 0 sampai 100.

Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,30 (kategori sedang). Saat itu kebebasan sipil yang terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi berperan penting dalam pembentukan IDI sehingga mencapai angka yang sangat signifikan dibandingkan dengan aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Angka rilis IDI saat itu menujukkan kebebasan sipil berkategori baik yaitu sebesar 86,97. Angka tersebut menjadi point tertinggi sepanjang sejarah perhitungan IDI sampai rilis angka IDI terakhir. Sangat bertolak belakang dengan hak-hak politik saat itu dengan kategori buruk, yaitu hanya sebesar 54,60. 

Faktor pendukung hancurnya indeks demokrasi pada aspek hak-hak politik saat itu adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan yang kurang berjalan. Apakah karena keterlibatan satu partai politik yang berkuasa saat itu terlalu dominan?, jawabannya sudah sama-sama kita rasakan saat itu. 

Namun keterpurukan aspek hak-hak politik dialami pada tahun 2013 yang mencapai angka terendah yaitu 46,25 dan tentunya dengan kategori buruk. Aspek ini memasuki dimensi perubahan saat pemilihan umum tahun 2014 yang meningkat menjadi kategori sedang dan stagnan sampai tahun 2016 berdasarkan kategori. Beda halnya dengan aspek lembaga demokrasi yang cendrung tidak ada gairah yang dibuktikan dengan fluktuasi bertahan pada kategori sedang mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Angka IDI terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2014 sebesar 73,04. Pergeseran angka IDI ini menjadi cerminan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebagai alat ukur, IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Terbukti angka IDI meningkat pada waktu terjadinya pesta demokrasi di Indonesia saat itu. 

Pada tahun 2014 aspek-aspek pembangun indeks demokrasi Indonesia menempati posisi terbaik dengan kebebasan sipil mencapai kategori baik dan aspek lembaga demokrasi bersama dengan hak-hak politik berkategori sedang. Berkurangnya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat memicu perbaikan sistem demokrasi saat itu. 

Minimnya diskriminasi terhadap perbedaan gender, etnis, dan kelompok turut menjadi penyumbang peningkatan angka IDI pada aspek kebebasan sipil. Pada aspek hak-hak politik, indikator hak dipilih dan memilih meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini didukung dengan kualitas dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semakin baik. Mereka semakin paham bagaimana berdemokrasi yang baik dan aturan yang mengatur demokrasi agar berjalan sesuai jalurnya. Termasuk aksi-aksi yang dilaksanakan baik dalam bentuk demonstrasi maupun aksi mogok berjalan secara damai dan jauh dari kekerasan. 

Pada aspek lembaga demokrasi, sudah sangat jarang ditemukan keputusan-keputusan yang kontroversial oleh lembaga demokrasi seperti DPRD, Parpol, pejabat pemerintahan, hakim, jaksa, dan polisi karena masyarakat sudah dapat dengan mudah mengawasi dan membahas evaluasi putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Bersyukur saat ini telah memasuki zaman keterbukaan dimana seluruh elemen masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi.

Pada tahun 2016, perkembangan indeks variabel IDI nasional mencatat bahwa peran DPRD berada pada posisi kategori buruk. Peran DPRD hanya meningkat pada poin 3,86 dari tahun sebelumnya. Sedangkan posisi tertinggi berada pada variabel pemilu yang bebas dan adil dengan indeks yang nyaris sempurna. 

Prestasi ini diikuti oleh peran peradilan yang semakin independen walaupun poinnya menurun 0,92 dari tahun sebelumnya. Meskipun masih berada pada kategori sedang, sebenarnya pada tahun 2016 capaian IDI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Serempak dengan penurunan capaian IDI, trend ini diikuti oleh ketiga indeks aspek IDI yaitu kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Penting untuk disoroti adalah variabel peran partai politik yang menurun paling tajam dari tahun sebelumnya sebesar 6,80 poin.