Indonesia dikenal sebagai salah satu negara lumbung padi di dunia.
Pada tahun 2023 luas panen padi di Indonesia diperkirakan mencapai 10,20 juta hektare dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jika dikonversi menjadi beras konsumsi maka sebesar 30,90 juta ton. Menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil beras terbesar ke-empat di dunia di bawah Bangladesh, India dan China.
Meski menyandang sebagai negara lumbung padi, tata niaga perberasan di Indonesia diklaim masih menyisakan banyak problematika baik dari sisi budidaya tanaman, pengadaan sarana prasarana produksi hingga rantai jual beli.
Jika ditelisik lebih mendalam, salah satu faktor penyebab problematiknya perberasan di Indonesia adalah rantai tata niaga yang panjang, dari produsen hingga end user (konsumen).
Ini dapat dilihat dari harga gabah di tingkat petani yang fluktuatif, meski Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyusun regulasi berupa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), nyatanya tidak berdaya membendung harga di pasaran yang relatif lebih tinggi.
Tidak dapat dipungkiri fluktuasi harga gabah di tingkat petani, mampu memengaruhi harga beras di pasar terutama harga beras medium.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Selama Februari 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp7.261,00 per kg atau naik 4,86 persen, sedangkan pada awal Maret 2024, terjadi penurunan harga GKP hingga menyentuh Rp. 6.500,00 per kg.
Fluktuasi harga ini dipicu oleh banyak hal seperti cuaca, gagal panen, bencana alam, ketersediaan pasokan, waktu panen, dan kebijakan pemerintah.
1. Cuaca
Sektor agribisnis tidak dapat dilepaskan dari faktor alam yakni cuaca. Indonesia yang memiliki iklim tropis, setiap tahunnya mengalami musim kemarau yang kering dan musim penghujan yang basah.
