Menuju Swasembada Garam Nasional: Potret Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan melalui Program SEGAR

Garam adalah komoditas strategis yang peranannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dalam skala konsumsi rumah tangga hingga skala industri besar. Sayangnya, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara maritim, kebutuhan garam nasional selama bertahun-tahun masih belum mampu dipenuhi secara mandiri. Impor garam tetap tinggi, sementara produktivitas dan kualitas garam rakyat belum konsisten. Melalui strategi nasional dan program unggulan seperti SEGAR (Sentra Ekonomi Garam Rakyat), pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berupaya untuk menjawab tantangan ini.

Kebutuhan garam nasional Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 4,9 juta ton. Angka ini mencakup kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga, industri pangan dan farmasi, hingga kebutuhan besar industri kimia seperti chlor-alkali, tekstil, dan lain-lain. Namun, produksi dalam negeri hingga kini baru menyentuh angka 2,04 juta ton, yang berarti masih terdapat selisih lebih dari 2 juta ton yang harus ditutupi melalui impor.

Fakta ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih tergantung pada impor, yang berasal dari negara-negara seperti Australia dan India. Sepanjang tahun 2019–2023, volume impor rata-rata mencapai 2,7 juta ton per tahun. Ketimpangan antara produksi dan kebutuhan ini menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih karena garam industri sering menjadi bahan baku penting dalam manufaktur dan produk strategis.

Baca juga: Ketika Garam Menjadi Seni: Menyelami Keindahan dalam Proses Pembuatan Garam Tradisional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan langkah konkret menuju swasembada garam. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 126 Tahun 2022, dicanangkan target swasembada garam konsumsi pada tahun 2025 dan swasembada penuh termasuk garam industri pada tahun 2027. Selanjutnya, terbit Perpres No. 17 Tahun 2025 yang menegaskan tahapan swasembada secara lebih rinci:

Garam konsumsi, farmasi, dan alat kesehatan wajib dipenuhi dari dalam negeri paling lambat 31 Desember 2025.

Garam industri (kimia dan lainnya) menyusul paling lambat akhir 2027.

Baca juga: Garam Murah Petani Menjerit: Saatnya Pemerintah Tetapkan HPP

Sebagai pendukung kebijakan, Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas memberikan mandat pada KKP untuk mengatur persetujuan ekspor dan impor garam sesuai kebutuhan nasional dan kapasitas produksi dalam negeri.

Untuk mengejar target ambisius tersebut, pemerintah mengusung berbagai strategi, di antaranya:

Intensifikasi Tambak Garam

Melalui modernisasi tambak seperti penggunaan geomembran, penguatan saluran, dan mekanisasi, produktivitas petambak ditingkatkan. Kualitas garam juga menjadi perhatian utama, dengan standar minimal kadar NaCl ≥ 97% dan kadar air < 0,5%.

Ekstensifikasi Lahan Produksi

Pemerintah mengembangkan tambak baru di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk proyek percontohan di Sabu Raijua dan Malaka, dengan target produksi ratusan ribu ton garam per tahun.

Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi

Melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mendukung pembangunan washing plant, gudang garam, dan sarana produksi lainnya untuk menunjang hilirisasi dan efisiensi distribusi.

Koordinasi Antarsektor

Sinergi antara KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan swasta diperkuat untuk mendukung permodalan, pembinaan, dan pemasaran garam rakyat.

Salah satu program unggulan KKP dalam mencapai swasembada garam adalah Program SEGAR (Sentra Ekonomi Garam Rakyat). Program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 15 Tahun 2023 yang menetapkan SEGAR sebagai kawasan usaha pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi, dari hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Wilayah yang ditetapkan sebagai SEGAR harus memenuhi kriteria berikut:

Memiliki lahan pergaraman yang sesuai tata ruang dan status hukum jelas.

Tersedia infrastruktur pendukung seperti saluran air, jalan produksi, gudang, pompa, dan alat ukur.

Memiliki pasar yang potensial atau kontrak penjualan.

Didukung oleh regulasi daerah, kelembagaan petambak, serta potensi pembiayaan atau pendampingan.

Usulan penetapan SEGAR diajukan oleh gubernur kepada Menteri KKP dengan menyertakan profil wilayah, peta lokasi, data kelembagaan, dan analisis pasar. Setelah diverifikasi secara administratif dan teknis, wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan SEGAR oleh KKP.

Di Indramayu, khususnya di Desa Krangkeng, Program SEGAR telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sejak dibangunnya 7 washing plant dan gudang melalui dana PEN, produktivitas tambak meningkat dari 60 ton/hektare menjadi 130 ton/hektare. Harga garam petambak pun naik signifikan dari kisaran Rp 500/kg menjadi Rp 1.800–1.900/kg. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi produksi, pengolahan, dan kelembagaan mampu memperkuat daya saing garam rakyat.

Garam bukan hanya soal rasa dalam masakan, tapi juga bagian dari ketahanan pangan dan industri nasional. Melalui regulasi yang progresif, strategi berbasis teknologi dan pemberdayaan rakyat, serta program terintegrasi seperti SEGAR, Indonesia menatap masa depan swasembada garam dengan optimisme. Jika semua pihak, dari pemerintah, akademisi, petambak, hingga pelaku industri bersinergi, maka target 2025 dan 2027 bukanlah sekadar angan, melainkan sebuah kenyataan yang bisa dicapai bersama.