Mohon tunggu...
Syahadat Muhammad Fakhry
Syahadat Muhammad Fakhry Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Seorang ASN/auditor yang hobi mendengarkan musik dan mencoba belajar menulis dengan baik.

Selanjutnya

Tutup

Artificial intelligence

Pemanfaatan Analisis Big Data pada Sektor Publik: Peluang dan Tantangan

11 Oktober 2023   11:16 Diperbarui: 11 Oktober 2023   11:32 174
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selain itu, analisis big data dinilai dapat menciptakan keputusan yang baik serta menciptakan sinergi dan kolaborasi lintas bidang dan keahlian. Hal ini dapat menguatkan kepemimpinan serta mengarah pada pencapaian operasional terbaik. Analisis data juga memungkinkan terciptanya simplifikasi proses tanpa meninggalkan proses bisnis serta tujuan organisasi yang ingin dicapai, yang berakibat pada percepatan dan lancarnya proses kerja yang berujung pada pengambilan keputusan yang lebih mudah. Penghapusan silo dapat meminimalisasi sentralisasi pada instansi serta menciptakan kekompakan antar divisi.

Tantangan Penggunaan Big Data bagi Pemerintah

Big data dainggap telah menjadi game changer bagi organisasi swasta serta sektor publik. Dalam memanfaatkan big data, pemerintah menghadapi tantangan-tantangan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah permasalahan privasi. Diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan big data. Meskipun diperlukan, hal ini dapat memberikan dampak berupa mahalnya biaya penggunaan dan memperlambat penggunaan big data pada skala yang lebih besar. Banyak juga yang menilai penggunaan big data sebagai pengganggu privasi, penurunan kebebasan publik, dan peningkatan kendali oleh pemerintah kepada masyarakat.

Tantangan lain yang berkaitan dengan penggunaan analisis data dalam rangka penyusunan kebijakan publik adalah kesiapan organisasi yang terbatas, termasuk keraguan pemerintah untuk bergantung pada sumber daya baru, keengganan pembuat kebijakan untuk menerima informasi berbasis data, serta konsekuensi negatif bagi pegawai operasional. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi organisasi pemerintah untuk dapat menjadi lebih transparan sebagai dampak penggunaan analisis data seringkali tinggi. Kemunculan bias sebagai hasil dari penggunaan algoritma juga dianggap sebagai tantangan karena dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Penelitian Sirait (2016) mengidentifikasi tantangan penerapan big data pada instansi pemerintah, yakni ketersediaan data, standarisasi data pemerintah, privasi data, kompetensi SDM, serta infrastruktur penunjang. Ketersediaan data menjadi tantangan tersendiri karena umumnya bentuk dan format data, terutama data-data lama milik pemerintah, masih berbentuk data fisik. Selain itu, instansi pemerintah sebagai pemilik data terkadang masih memiliki ego sektoral untuk dapat berkolaborasi berbagi data untuk mewujudkan data tunggal dan terbuka yang dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat.

Standarisasi data pemerintah menekankan keseragaman dan interoperabilitas format data yang dapat dengan mudah digunakan kembali serta dapat diolah dengan mesin/aplikasi. Selain itu, dibutuhkan juga integrasi antar data yang dapat digunakan dalam berbagai pemberian layanan kepada masyarakat. Sementara itu privasi data juga merupakan hal penting mengingat penting dan sensitifnya data masyarakat yang berisiko untuk disalahgunakan. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk melindungi data dan data pribadi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, data pribadi masyarakat yang tidak dilindungi dengan baik dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara.


Tantangan terhadap kompetensi SDM berkaitan dengan masih kurangnya profesi dan jabatan analis data yang memiliki kemampuan analitik, keahlian pemrograman komputer, serta kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang dianalisa. Pemerintah perlu membuat analisis jabatan dan mempertimbangkan perekrutan posisi analis data dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan terakhir terkait infrastruktur penunjang berkaitan dengan perangkat dan aplikasi yang digunakan pemerintah dalam mengolah big data. Pemerintah dapat memanfaatkan tools big data dari pihak ketiga yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi maupun membangun sistem big data secara mandiri. Tentu saja pertimbangan ini harus didasarkan pada perhitungan analisis biaya dan manfaat yang memadai.

Berdasarkan manfaat dan tantangan yang telah dijabarkan di atas, pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan analisis big data ini lebih maksimal dengan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Dengan potensi yang dimiliki pemerintah berupa sumber data publik yang sangat besar, teknologi analisis big data ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik tentunya untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Artificial intelligence Selengkapnya
Lihat Artificial intelligence Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun