Sudah memasuki enam bulan lamanya pandemi COVID- 19 terjadi di indonesia, sejauh mana langkah preventif yang diambil pamerintah saat ini ketika semakin banyaknya pasien positif covid 19 yang terinfeksi di berbagai daerah.
Pembentukan tim gugus depan covid 19 oleh pamerintah untuk memutus mata rantai pandemi covid 19 dinilai tidak efektif dalam memutus mata rantai COVID-19. Didaerah tim gugus depan COVID-19 langsung dipimpin oleh kepala daerah yaitu gubernur langsung.
Saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia setiap hari semakin bertambah hari ini sabtu, 26 September 2020 jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 4.949 kasus baru  sehingga total kasus sampai hari ini sebanyak 271.399 kasus. Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang semakin Intens tidak menujukkan adanya penurunan dari hari ke hari.
Berbagai opini di masyarakat bermunculan terkait spekulasi pandemi COVID-19 Â yang terjadi. Bahkan menteri kesehatan yang hanya beberapa kali muncul. Menujukkan bobroknya regulasi Menteri Kesehatan sebagai institusi garda terdepan di Negara ini, dalam menangani virus corona.
Di sektor ekonomi berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Hongkong, Inggris dan beberapa negara-negara Asean seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang mengalami resesi ekonomi saat ini akibat dampak langsung pandemi COVID-19 yang terjadi.
Di Indonesia dampak virus corona telah dirasakan oleh banyak orang. Buruh mengalami pemutusan hubungan kerja, karyawan menerima pemotongan gaji, bahkan mereka yang bekerja di sektor informal juga terdampak.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadi resesi ekonomi. Berbagai analisis di sektor ekonomi sedang santer digaungkan karena prediksi ekonomi di kuartal III akan minus salah satunya di sektor keuangan yang tak berjalan seperti biasanya di tengah pandemi sedang terjadi.
Di sektor kancah perpolitikan di Indonesia terkait Pilkada serentak yang menuai pro kontra dimasyarakat. Sehingga realitas yang terjadi dimasyarakat tampak adanya keinginan kuat dari pamerintah dan partai agar terselenggaranya Pilkada Serentak sehingga protocol kesehatan yang digaungkan pamerintah menjadi dilema.
Hal ini menjadi kontradiksi di masyarakat. Â akankah pamerintah mampu keluar dari dilema yang sedang terjadi? Ataukah moralitas para wakil rakyat telah tergadaikan demi kepentingan pragmatis daripada kepentingan kemaslahatan ummat.
Penulis: Randy Muhammad Anif (Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN-SU)
