Mohon tunggu...
Admin
Admin Mohon Tunggu... Read To Write

Menulislah

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Keberhasilan G-30-S Melanjutkan Misi PRRI-Permesta

23 September 2020   16:16 Diperbarui: 23 September 2020   16:32 33 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Keberhasilan G-30-S Melanjutkan Misi PRRI-Permesta
Muhamad Tonis Dzikrullah | dokpri

Faktor-faktor pendorong dari meletusnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi dapat dikatakan antara lain karena persoalan otonomi daerah, rasionalisasi angkatan perang, gagalnya pembangunan ekonomi, gesekan dengan komunisme di Indonesia, guncangan di dalam tubuh angkatan darat, dan peristiwa Cikini. Kemudian keadaan semakin memburuk disaat Bung Hatta meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI sejak 1 Desember 1956, karena merasa tidak sejalan lagi dengan kebijakan Bung Karno.

Keadaan ini kemudian mendorong pergolakan di beberapa daerah. Para panglima miiiter di daerah-daerah yang merasa tidak puas akhirnya mengambil alih pemerintahan sipil dengan berbagai alasan, namun pada umumnya alasan dikemukakan demi pembangunan daerah yang berdasarkan otonomi daerah.

Kemudian berdirilah Dewan Banteng di Sumatera Barat (20 Desember 1956), Dewan Gajah di Sumatera Utara (22 Desember 1956), Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Januari-Februari 1957), dan Permesta di Sulawesi (2 Maret 1957) dengan panglima-panglimanya Letkol Ahmad Husein, Kolonel M. Simbolon, Letkol Barlian dan Letkol Vence Sumual. Penguasa-penguasa militer daerah-daerah tersebut melakukan barter untuk membiayai program pembangunan daerah yang menjadi sumber daya hidupnya.

Mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden, khususnya daerah-daerah yang mengalami pergolakan, semakin khawatir aspirasinya tidak didengar oleh Pusat. Di samping kekhawatiran yang semakin besar dengan semakin besarnya pengaruh komunis, saat itu juga sedang terjadi situasi menghangat adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk itulah masalah pergolakan daerah untuk otonomi yang lebih luas dan pembangunan daerah di Indonesia dibarengi dengan masalah pokok dan kesibukan politik dewasa itu yang berkisar pada upaya-upaya pemulihan "dwi-tunggal Soekarno-Hatta" untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi. Di Jakarta sendiri diambil inisiatif oleh Jenderal Gatot Subroto dan beberapa tokoh lain untuk mengembalikan fungsi dwi-tunggal, namun selalu dimentahkan oleh Front Nasional yang didominasi PKI dan PNI.

Tahun 1957, ketika Soemitro Djojohadikoesoemo (Tokoh ekonom dari PSI) mendapat kabar buruk dari Koran-koran komunis dan nasionalis seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan lain-lain bahwa ia kemungkinan akan ditahan karena tuduhan korupsi, ia begitu tertekan dan akhirnya memutuskan menemui Bung Sjahrir untuk membicarakan masalah yang dihadapinya.

Bung Sjahrir menyarankan Soemitro untuk pergi ke Pulau Sumatera dan Sulawesi guna membantu pembangunan daerah yang saat itu sedang ditangani oleh penguasa-penguasa militer seperti Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Permesta. Soemitro-pun setuju, dan dengan persetujuannya itu Soemitro menyatakan akan membawa serta asisten-asistennya untuk membantu tugasnya.

Rudolf Mrazek, misalnya, ia menjelaskan bahwa motivasi Soemitro pada bulan Mei 1957 ketika meninggalkan Jakarta adalah untuk menghindari pemeriksaan tentang tuduhan melakukan korupsi. Soemitro diduga menyalahgunakan kedudukannya di pemerintah dengan bertindak pada waktu yang sama sebagai ketua panitia PSI untuk pemilihan, dan menyelewengkan uang negara untuk partainya.

Pada periode yang sama, tokoh-tokoh Masyumi seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu selaku Gubernur Bank Indonesia, juga merasa tidak aman di Jakarta karena diteror terus menerus oleh pihak-pihak tertentu, namun hal itu dibiarkan saja oleh aparat-aparat keamanan. Karena merasa keamanan tidak terjamin di ibukota, akhirnya Natsir, Assaat, dan Sjafruddin Prawiranegara memutuskan untuk mengungsi ke Sumatera.

Sewaktu pergolakan daerah kian memuncak, dewan-dewan militer di daerah itu melakukan pertemuan intensif di Palembang, kemudian di Padang dan di Sungai Dareh. Pertemuan di sungai Dareh itu antara lain mengeluarkan mosi agar Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Djuanda dan membentuk Zaken Kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Dalam pertemuan khusus antara panglima dan perwira militer dari dewan-dewan militer daerah yang bergolak, konon hadir juga tokoh-tokoh sipil, seperti Soemitro Djojohadikoesoemo (PSI), M. Natsir, Burhanuddin Harahap, juga Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi), dan Mr. Assaat yang tidak berpartai.

Sjahrir, ketika memberikan pandangannya terkait dengan pergolakan daerah di Indonesia pada waktu itu mengemukakan bahwa pergolakan itu terjadi disaat sedang menghangatnya Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Sjahrir mengatakan bahwa dengan adanya Perang Dingin di antara kedua Blok tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pergolakan daerah itu akan menjadi peluang bagi Amerika sebagai representasi Blok Barat untuk menungganginya karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang lebih akrab dengan Blok Timur pimpinan Uni Soviet.

Sjahrir berharap agar tokoh-tokoh di daerah-daerah yang bergolak haruslah disadarkan agar tetap menjaga kemurnian perjuangan yang konstruktif, yakni untuk membangun daerah dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Dan jangan tergoda oleh bujukan atau desakan dari pihak manapun untuk mendirikan pemerintahan tandingan.

Sejalan dengan Sjarir, Hatta-pun mengatakan hal yang sama, bahwa perjuangan daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas hendaklah senantiasa bersifat konstruktif, untuk itu kegiatan barter dalam rangka mencari biaya pembangunan dapat dijalankan, sebab Pusat tidak memiliki dana yang cukup dan kurang perhatian untuk membangun daerah-daerah di luar Jawa. Sedangkan pendapatan nasional yang diperoleh, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama Sumatera yang kaya akan sumber minyak, gas, timah dan hasil-hasil perkebunan seperti karet dan kopra.

Dukungan juga diberikan oleh Partai (PSI) terhadap perjuangan daerah disertai peringatan bahwa perjuangan daerah janganlah berkembang kearah suatu pembentukan pemerintahan tandingan, karena, yang demikian itu bersifat destruktif, dan bahkan dapat mengakibatkan malapetaka bagi bangsa Indonesia. Hatta menyatakan bahwa, suatu pemberontakan untuk membentuk pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya dapat berakibat perkembangan daerah yang bersangkutan akan tertinggal selama satu generasi.

Terkait dengan pertemuan di Sungai Dareh, Letkol Barlian, menyatakan bahwa dirinya tidak ikut dalam pertemuan yang diadakan di Sungai Dareh meskipun sudah dibujuk oleh Sjafruddin Prawiranegara. Yang hadir hanya perwira Intel, Asisten I Panglima TT II/Sriwijaya, Mayor Alamsyah Ratu Perwiranegara (kelak Sekretaris Negara dan Menteri Agama RI), dan ikut menandatangani persetujuan Sungai Dareh, bahkan kesepakatan untuk mengirim ultimatum kepada Pemerintah Pusat.

Tidak ikutnya Barlian di dalam rapat Sungai Dareh disebbabkan karena semula Letkol Barlian membayangkan bahwa pertemuan di Sungai Dareh dimaksudkan sebagai suatu pertemuan amat terbatas antara para panglima militer di daerah-daerah yang bergolak. Maksudnya panglima-panglima militer disini adalah panglima-panglima militer yang resminya tetap diakui sebagai Panglima Divisi dari organisasi TNI yang sah, tidak sebagai Dewan Militer Daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda dan Permesta.

Keinginan dari Barlian sendiri adalah bahwa pertemuan Sungai Dareh adalah pertemuan antar Panglima Divisi di daerah-daerah bergolak, jelasnya antara Ahmad Husein, Vence Sumual, dan Barlian. Barlian jadi serba salah karena pertemuan itu dihadiri juga oleh Kolonel M. Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek dan Kolonel Zulkifli Lubis, perwira-perwira yang resminya sebenarnya bermasalah dan kehilangan kedudukan penting dalam tubuh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia).  

Dengan hadirnya perwira-perwira tersebut, maka pertemuan itu banyak sedikitnya juga dibebani kepentingan lain demi prestise masing-masing dimata Pusat dan rakyat Indoensia. Yang diharapkan oleh Barlian sebenarnya adalah agar pertemuan itu dapat mencari jalan kompromi dengan Pusat (Nasution). Sayangnya, hal itu tidak terwujud.

Menurut Barlian, selain para perwira yang bermasalah tersebut, hadir juga para politisi Soemitro Djojohadikoesoemo (PSI), M. Natsir dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi). Di Sungai Dareh, selain agenda resmi diwaktu siang, waktu malam dibahas masalah-masalah terkait teknis militer. Jadi hanya dihadiri tokoh-tokoh militer. Soemitro Djojohadikoesoemo juga ikut sebagai pimpinan bagian logistik.

Dalam pertemuan itu terdapat garis keras Zulkifli Lubis yang menginginkan pemerintahan baru di Sumatera yang terpisah dari pemerintah pusat di Jawa, suatu pemerintah militer. Dan, malahan Lubis menuntut suatu pemerintahan militer yang kuat, yang hal itu dimata politisi adalah suatu diktator militer, yang kontan ditolak oleh para politisi.

Dalam forum itu, Barlian menyatakan secara pribadi menolak ikut membentuk pemerintah tandingan. Namun, ia berkata akan berembuk terlebih dahulu dengan perwira-perwira stafnya untuk membahas gagasan rencana dan persiapan para pemimpin militer daerah-daerah bergolak itu untuk suatu pemerintahan tandingan, sebab, hal itu dianggap sudah terlalu jauh dari cita-cita semula untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas.

Letkol Barlian sendiri hanya setuju sasaran terbatas, yakni, kesepakatan dalam hal menentang kebijaksanaan pemerintah Soekarno, anti Komunisme dan persoalan pembangunan daerah. Sebagai kompromi, lalu kemudian dibentuklah Dewan Perjuangan pimpinan Husein yang bermarkas di Padang.

Hasil pertemuan Sungai Dareh tidak ditolak oleh Sjafruddin yang akhirnya menyetujui terbentuknya pemerintahan tandingan. Namun, Sjafruddin sendiri, dengan bantuan tokoh-tokoh dari Masyumi terus mengusahakan semacam kompromi dengan Pusat, antara lain, mengontak PM Djuanda dan menulis surat kepada Presiden Soekarno.

Sikap Barlian menjadi sebuah tanda tanya dilingkungan rekan-rekannya di Sungai Dareh. Sjafruddin Prawiranegara, karena tidak mendapatkan dukungan dari Letkol Barlian, akhirnya menjadi pesimis mengenai langkah untuk membentuk pemerintahan tandingan. Karena tanpa dukungan dari Barlian, perjuangan yang akan dilakukan menjadi lemah. Sjafruddin menganjurkan agar rencana pelaksanaan pemerintahan tandingan ditunda. Namun, usulannya itu tidak mendapatkan tanggapan.

Pada tanggal 22 Januari, Harian Pedoman memberitakan PM Djuanda mendengar bahwa Nasution menerima sebuah jaminan kesetiaan Barlian pada Pusat. Pada hari itu juga keluar perintah Nasution buat penangkapan Lubis karena terlibat peristiwa Cikini. kemudian, tanggal 23-26 Januari, Nasution berangkat ke Sumatera, yakni ke Tapanuli, Sumatera Timur, Aceh dan Tanjung Pinang. Nasution berkesimpulan, bahwa tanpa bantuan Ginting dan Barlian, maka akan mudah bagi APRI mengepung Husein. Dan ketika kemudian pemberontakan PRRI/Permesta meletus, Letkol Barlian memang tidak ikut.

Keputusan dari Letkol Barlian itu disebabkan oleh banyak pertimbangan. Selain karena hati nuraninya, tentu juga karena atas dasar pertimbangan dari banyak pendapat, termasuk menerima masukan dari Hatta dan Sjahrir.bGerakan daerah yang dipimpin oleh Dewan Banteng mencapai klimaksnya pada tanggal 15 Februari 1958, yakni ketika diumumkannya pembentukan PRRI.

Seperti dikatakan oleh Ahmad Husein, yang mewakili Dewan Revolusi, pembentukan PRRI dilakukan setelah diberikannya batasan waktu yang diajukan oleh Dewan Banteng kepada Pemerintah Pusat tanggal 10 Februari 1958 berlalu tanpa mendapat respon yang diinginkan. Dewan Revolusi mengultimatum Jakarta dengan mengajukan lima tuntutan, yang pertama, agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam tempo 5x24 Jam.

Yang kedua, supaya Bung Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, supaya kabinet baru diberikan kesempatan sepenuhnya untuk bekerja sampai diadakannya Pemilu berikutnya. Yang keempat, agar Presiden Soekarno membatasi diri menurut konstitusi. Yang kelima, apabila tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi, maka Dewan Revolusi akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri.

Sesuai dengan butir kelima dari ultimatum di atas, ketika Jakarta memutuskan untuk menolak semua tuntutan itu, maka pada pukul 21.30 Waktu Sumatera Utara (WSU), Ahmad Husein mengumumkan susunan pemerintahan revolusioner. Seiring dengan pengumuman susunan pemerintahan revolusioner itu, Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan pidato resminya yang pertama. Setelah menyampaikan beberapa hal yang melatar belakangi PRRI, Sjafruddin, yang sewaktu agresi militer Belanda kedua pernah memimpin PDRI di daerah ini mengemukakan slogan pemerintahannya, yakni "membangun sambil berjuang."

Dapat dikatakan bahwa pembentukan PRRI nampaknya adalah sebuah gerakan yang sudah dipersiapkan dalam waktu dan proses yang panjang serta matang. Dari proses itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan pemerintahan revolusioner itu bukan lagi sekedar upaya mengingatkan Pemerintah Pusat, tetapi lebih dekat dengan arah pembentukan sebuah negara dalam negara.

Kesimpulan ini bisa disampaikan setelah mengikuti semua kejadian dan persiapan yang dilakukan, seperti rapat, pertemuan, pembuatan piagam perjuangan, pengiriman ultimatum kepada pemerintahan pusat di Jakarta, Pengumuman pembentukan PRRI lengkap dengan susunan kabinetnya, gelar pasukan yang dilakukan dihampir semua tempat yang strategis di Sumatera Barat dan Riau Daratan, serta adanya campur tangan dan bantuan senjata dari luar negeri.

Pembentukan PRRI sesungguhnya adalah sebuah kudeta terhadap negara yang berdaulat. Pembentukan pemerintahan revolusioner itu sekaligus menunjukkan telah terjadi nasionalisasi dan internasionalisasi gerakan daerah (Dewan Banteng). Pembentukan PRRI (dan juga Permesta), tidak diragukan lagi adalah sebuah usaha yang memiliki tujuan peralihan atau pengambilalihan kepemimpinan nasional. Namun, telepas dari itu semua, dapat disimpulkan dari seluruh narasi yang dipaparkan sebelumnya adalah, bahwa, persoalan pergolakan PRRI di daerah melawan pusat merupakan sikap pemberontakan setengah hati.

Ahmad Husein, menurut Djoeir Moehamad, tidak lagi dalam posisi seorang pemimpin yang membutuhkan banyak masukan, apalagi pendapat yang berbeda dari siapa-pun. Ahmad Husein, seperti yang diutarakan oleh Djoeir Moehamad, hanya membutuhkan pengikut-pengikut yang mendukungnya.

Berubahnya sikap Ahmad Husein dari janjinya bahwa Ahmad Husein tidak akan mendirikan pemerintahan alternatif, diketahui kemudian dari Roestam Anwar, seorang rekan Djoeir Moehamad, yang mengatakan bahwa Husein tidak bisa mundur lagi karena sudah terlanjur mendapatkan tepuk tangan. Namun, jawaban yang tepat dan lengkap untuk menuntaskan misteri dari perubahan sikap Ahmad Husein adalah karena janji yang telah dibuatnya dengan CIA sudah sangat terlalu jauh.

Bila semula gerakan yang dilakukan hanya lebih berfokus pada persoalan pembangunan daerah, desentralisasi pemerintahan, regenerasi kepemimpinan di tentara nasional, serta kritikan keras terhadap kepemimpinan nasional, maka pada tahap berikutnya juga dikaitkan dengan persoalan komunisme dengan paham demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Dikaitkannya gerakan dan perjuangan pada persoalan komunisme serta demokrasi terpimpin, adalah dua aspek yang akhirnya memberi nuansa internasional dari gerakan ini. Gerakan anti komunis dan anti Soekarno ini ternyata bersesuaian dengan persepsi Amerika Serikat khususnya, dan Blok Barat pada umumnya.

Sejak pertengahan 1950-an, Amerika serikat dan sekutunya telah menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu tiang terpenting bagi Uni Soviet, untuk menumbuhkan sekaligus mengokohkan hegemoninya di Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya. Kecurigaan atau ketakutan akan bahaya Soekarno dan komunisme mengantarkan Amerika Serikat pada sebuah tekad bahwa Amerika Serikat akan berdiri di belakang atau jika perlu bahu membahu dengan kekuatan-kekuatan yang ingin melakukan perubahan kebijakan di Indonesia.

Dukungan dan bantuan itu antara lain akan diberikan dalam wujud memfasilitasi kekuatan-kekuatan kritis yang ingin menjauhkan Indonesia dari komunisme dan Soekarno. Untuk itu, Dulles (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), menyampaikan pesannya pada Howard P. Jones (Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia) bahwa bangsa Amerika dan Barat ingin melihat secara konkret munculnya sebuah kecenderungan baru dan beberapa tindakan atau gerakan yang nyata yang memberi pengaruh pada kita.

Ungkapan-ungkapan Dulles itu kemudian terwujud dengan turun tangannya Amerika Serikat dalam memberikan bantuan militer kepada PRRI (termasuk Permesta). Cikal-bakal bantuan negara besar itu sesungguhnya telah terlihat dengan nyata sejak tahun 1957. Pada tahun itu, tepatnya pada pertengahan Maret, yakni antara tanggal 13 hingga 15 Maret, telah datang ke daerah ini untuk melakukan kunjungan persahabatan dua pembesar Ford Foundation, Wakil Presiden Ford Foundation, Dr. Forest Hill dan salah seorang direktur keuangannya Mr. Micheal Harris.

Selama berada di daerah ini, kedua pejabat tersebut mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan petinggi daerah (Dewan Banteng), serta mengunjungi objek-objek pertanian Sukarami (Solok), Fakultas Pertanian Univ. Andalas di Payakumbuh. Enam bulan setelah kunjungan petinggi Ford Foundation itu, datang lagi Atase Militer Amerika Serikat, yang didampingi oleh lima atase militer negara barat lainnya, seperti Belanda, Australia, Inggris, Canada dan Prancis ke daerah ini.

Kedatangan para petinggi militer dengan kapal KPM Tasman disambut oleh para petinggi daerah dan kemudian dilanjutkan dengan acara tukar menukar pikiran dengan Ahmad Husein dan para petinggi Dewan Banteng lainnya. Sayangnya, tidak ada penjelasan resmi dari pihak Dewan Banteng atau para atase militer tentang isi pembicaraan yang dilakukan.

Tatkala PRRI mengangkat senjata melawan Pemerintah Pusat, maka dukungan serta bantuan pihak Amerika Serikat dan sekutunya diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata. Bantuan itu antara lain terlihat dari adanya suplay senjata. Seperti diberitakan oleh anggota APRI yang pertama mendarat di Pekanbaru, yang menemukan banyak senjata muthakhir buatan Amerika di pelabuhan udara (Simpang Tiga) yang berhasil direbut pada tanggal 16 Maret 1958.

Keterangan yang sama tentang bantuan senjata dari Amerika juga diungkapkan oleh Sebastian Tanamas, yang mengatakan bahwa senjata-senjata modern dari Amerika didatangkan di tengah malam dengan menggunakan pesawat-pesawat yang dicat hitam dan diturunkan pada malam hari di lapangan terbang Simpang Tiga Pekanbaru, serta di pelabuhan laut Muara Padang. Ahmad Husein sendiri juga mengakui adanya senjata bantuan Amerika yang dipergunakan angkatan perangnya.

Demikianlah, aspek nasional dan internasional gerakan daerah yang akhirnya berubah menjadi sebuah perlawanan yang mendirikan negara tandingan di negara yang berdaulat di Indonesia. Sayangnya, pada akhirnya, inisiatif untuk mendirikan pemerintahan tandingan itu gagal dan berhasil di tumpas.

Jika kita lihat Ini semua, PRRI dan Permesta tidak akan mungkin bisa terjadi jikalau "man behind the guns"-nya hanya aktor biasa. Para pendukung gerakan ini adalah aktor-aktor besar, yang tidak hanya di dalam negeri, namun juga dari kekuatan luar negeri.

Sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan, dari uraian yang telah saya sampaikan di atas (dari berbagai referensi yang saya peroleh), dan dengan melihat aktor-aktor yang terlibat, saya berkesimpulan bahwa peristiwa G30S yang pecah pada 1 Oktober, yang pada akhirnya menghabisi PKI dan Soekarno, tidak lain adalah sebuah serangan balik dari kegagalan pemberontakan PRRI/Permesta.

Kasus G30S adalah upaya menyelesaikan misi yang belum tuntas dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Atau dengan bahasa lain, peristiwa G30S adalah kelanjutan dari PRRI/Permesta itu sendiri dengan skala yang lebih luas, yaitu merebut kekuasaan pemerintahan pusat dengan keterlibatan baik aktor nasional dan internasional di dalam kancah perang dingin.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x