Mohon tunggu...
Muhamad Elang Jaya saputra
Muhamad Elang Jaya saputra Mohon Tunggu... Mahasiswa aktif UIN SMH BANTEN

Hobi olahraga

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Perlindungan Sosial di Daerah Serang, Banten Menurut Data dan Referensi Metode Literatur Riview

11 Oktober 2025   12:55 Diperbarui: 11 Oktober 2025   12:55 25
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Walaupun telah ada kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi perlindungan sosial di Serang. Menurut laporan Banten Inside (2025), masih ada sekitar 3.784 kepala keluarga miskin ekstrem di Kota Serang yang belum tersentuh bantuan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dan verifikasi di lapangan. [Sumber: https://www.banteninside.co.id/banten/target-nol-kemiskinan-sulit-tercapai-di-kota-serang-ada-3-784-kepala-keluarga-kategori-miskin-ekstrem]

Selain itu, koordinasi antar lembaga dan transparansi distribusi bantuan perlu terus diperkuat agar program tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

OPINI DAN ANALISIS

Dalam pandangan penulis, perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan. Pemerintah daerah perlu menekankan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif yang mengedepankan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Perlu juga peningkatan transparansi publik agar setiap kebijakan berbasis pada partisipasi masyarakat.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan pengembangan sektor informal dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan sosial di Serang bukan hanya sekadar kebijakan kesejahteraan, melainkan investasi sosial yang berkelanjutan.

PENUTUP

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan sosial di Serang, Banten menunjukkan arah yang positif. Meski masih ada hambatan seperti keterbatasan data dan koordinasi lintas lembaga, komitmen pemerintah daerah untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem pada 2026 layak diapresiasi. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tujuan tersebut dapat tercapai dan menjadi model pembangunan sosial berkelanjutan di tingkat lokal.

utan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun