Ada sebuah kisah menarik yang dibocorkan Prof. Mubyarto kepada  koleganya Prof. Sayogyo (alm.) dan kemudian menetes ke saya dalam  suatu perbincangan tahun 1995.
Inti cerita, Â ketika peta kemiskinan diumumkan tahun 1992/93, ada seorang gubernur yang protes keras, "Mengapa jumlah desa tertinggal di provinsi saya banyak sekali?"
Waktu itu jamannya laporan ABS, dan Pak Gubernur rupanya malu dan takut dimarahi Presiden Soeharto karena banyaknya desa tertinggal alias miskin di daerahnya. Maklum, waktu itu isu kemiskinan sangat sensitif secara politik
Ketika kepada Pak Gubernur dijelaskan bahwa jumlah desa miskin itu adalah dasar untuk menghitung jumlah alokasi anggaran Inpres Desa Tertinggal (IDT) kembali Pak Gubernur protes keras, "Mengapa jumlah desa tertinggal  di provinsi saya sedikit sekali?" Dia mau menambah jumlah desa teringgal di daerahnya.
Protes terakhir ini menegaskan etika pengemis pada Gubernu selaku representasi pemerintah daerah. Karena itu dia berusaha mendramatisir kemiskinan pedesaan di provinsinya dengan maksud mendapatkan perhatian dan dana Program IDT yang lebih besar.Â
Kasus 3: Aras Institusi Nasional
Tentu masih segar dalam ingatan upaya dramatisasi kemiskiban nasional oleh Pak Prabowo dan Pak SBY baru-baru ini, dalam kapasitas masing-masing sebagai ketum parpol, Gerinrdra dan Demokrat. Artinya mereka berujar selaku representasi institusi politik aras nasional.
Fakta jumlah penduduk miskin  Indonesia per Maret 2018 menurut kaporan BPS adalah 25.95 juta jiwa atau 9.82 persen. Angka ini turun dibanding jumlah September 2017 yaitu 26.57 juta. Â
Menurut Pak Prabowo, jumlah penduduk miskin Indonesia naik 50 persen. Berarti tahun 2018 ini jumlahnya sekitar 40 juta jiwa.
Menguatkan Pak Prabowo, Pak SBY menyebut angka penduduk miskin 100,000 jiwa tahun ini. Â Belakangan Pak SBY mengklarifikasi bahwa yang dimaksudnya adalah "40 persen lapisan bawah". Â Tapi dia sudah kadung menyebut "penduduk miskin" sebelumnya.
Dramatisasi kemiskinan oleh Pak Prabowo dan Pak SBY bukan dalam konteks ekonomi lagi. Tapi dalam konteks politik pra-Pilpres 2019.
