[caption caption="Ahok dan Anies"]Liputan6.com
Hiruk-pikuk Pilkada DKI 2017 sudah cukup lama berlalu, pemenangnya sudah definitif, pasangan Anies-Sandi.
Karena itu saya sungguh heran membaca Kompas.com kemarin (Sabtu, 3/6/2017), yang mengabarkan Anies, Gubernur DKI terpilih (2017-22), mengritik pendekatan “pelayanan” dengan slogan (brand image) “Kami Pelayan Rakyat” yang diusung Pemda DKI sekarang.
Heran karena dua hal. Pertama, masa kampanye sudah berlalu, tapi mengapa Anies masih tetap meneriakkan kritik sinikalnya? Apakah mungkin dia tidak yakin telah menang? Atau mungkin tidak bisa lain kecuali mengeritik penguasa? Yang terakhir ini sikap mental LSM (NGO) lazimnya.
Kedua, kritik Anies sama sekali tidak masuk ke substansi pendekatan “pelayanan” yang diterapkan Ahok-Jarot, atau sekarang oleh Jarot. Dia hanya menyindir pendekatan itu pada kulitnya dengan bilang, “Bapak ibu jadi customer, sedangkan kami yang namanya pemerintah menjadi pelayan. Pelayan dan itu dibanggakan ‘kami pelayan warga’.”
Sindiran Anies ini yang saya mau bahas, karena tanpa menunjukkan kelemahan mendasar pendekatan “pelayanan”, dia tiba-tiba menyatakan komitmen penerapan pendekatan “gerakan” nanti saat resmi memimpin Jakarta.
Saya khawatir Anies sebenarnya pura-pura tidak paham esensi pendekatan “pelayanan”. Sejatinya itu adalah fungsi utama birokrasi pemerintah menurut kaum Weberian, yaitu melayani kepentingan publik tanpa pandang bulu sesuai perintah konstitusi. Kepentingan publik adalah peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Maka di situ pemerintah hadir melayani, atau teknisnya memfasilitasi, agar rakyat dapat mencapai peningkatan kesejahteraannya secara efisien dan efektif.
Kelemahan dasar pendekatan “pelayanan” ini adalah fakta bahwa birokrasi dan birokrat juga merupakan entitas yang memiliki kepentingan sendiri. Maka terdapat risiko konflik kepentingan yang tampil dalam ragam bentuk simpangan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu sebabnya pendekatan ini mempersyaratkan seorang pimpinan yang bersih, jujur, teguh, dan keras.
Anies tak menyebut kelemahan tadi sebagai alasan untuk beralih ke pendekatan “gerakan”. Apakah mungkin karena dia sadar tak memenuhi kualifikasi pimpinan yang bersih, jujur, teguh, dan keras? Entahlah.
Yang jelas, dia terkesan meremehkan kualitas pimpinan sebagai “pelayan”, dengan mengatakan, “Republik ini tidak pernah didirikan oleh para pelayan. Republik ini dibangun oleh para penggerak. Orang yang datang menggerakkan warganya untuk membereskan masalah. Itu spirit gerakan.”
Saya kira, Anies pura-pura lupa bahwa para pendiri Republik ini dulu bukan pemerintah, tapi pejuang kemerdekaan dari sebuah “bangsa yang dijajah”. Maka tidak ada jalan lain untuk merdeka kecuali melalui gerakan perjuangan kemerdekaan, suatu gerakan revolusi. Argumen Anies dengan demikian menjadi tidak relevan.
Contoh yang dikemukakannya, yaitu pengerahan potensi rumah warga di Malang sebagai penginapan untuk peserta Olimpiade Matematika juga tidak sepenuhnya relevan. Sebab yang terjadi di situ sejatinya adalah mobilisasi sumber daya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan event Olimpiade. Itu bukan gerakan yang lahir dari warga sendiri.
Mungkin lebih relevan jika Anies menyebut gerakan Indonesia Mengajar yang diinisiasinya dulu sebagai contoh. Ini memang sebuah gerakan, walau sifatnya elitis, bukan sesuatu yang muncul dari “akar rumput”, sehingga tidak langgeng.
Saya belum tahu akan bagaimana pendekatan “gerakan”, yang aslinya adalah pendekatan LSM, itu akan diterapkan pemerintahan Anies nanti di Jakarta. Karena Anies sendiri sejauh ini belum pernah menjelaskan detil pendekatannya.
Tapi terpikir oleh saya, bahwa pendekatannya mungkin kurang lebih seperti pendekatan “partisipatif” ala Orde Baru. Dulu pemerintahan Soeharto pernah sangat getol menggunakan pendekatan ini. Maka diluncurkanlah misalnya Gerakan Seribu Minang, Gerakan Bangun Desa, Gerakan Peningkatan Pendapatan Daerah, Gerakan KB, dan lain sebagainya.
Apakah gerakan-gerakan itu sungguh menggalang partisipasi asli masyarakat? Tidak. Semuanya bersifat elitis, dengan pelaku utama kalangan pemerintah dan politisi.
Dengan menyebut sifat elitis itu, sekaligus saya menunjukkan salah satu kelemahan pendekatan “ gerakan”. Kelemahan lainnya adalah sifatnya yang sektoral dan temporal. Mengatasi masalah tertentu pada waktu tertentu.
Contoh ekstrim gerakan adalah GNPF yang mengorganisir aksi 212 dan aksi lainnya. Fokusnya sangat spesifik dan sesaat, yaitu menolak Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Setelah Anies terpilih jadi Gubernur, dan Ahok masuk penjara, maka gerakan ini sebenarnya telah kehilangan urgensi dan relevansinya.
Maka baiklah menunggu bagaimana Anies akan menerapkan pendekatan “gerakan” itu nanti dalam pembangunan Jakarta. Mudah-mudahan gagasan itu bukan sekadar bagian dari semangat de-ahokisasi Jakarta. Semata-mata karena slogan “Kami Pelayan Rakyat” itu digagas oleh Ahok.***
