Rekonsiliasi Bukan Tukar Guling

Kabar rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo semakin berhembus kencang. Tidak hanya orang-orang di lingkaran dekat Prabowo, konon kelompok PA 212 yang getol mendukung Prabowo di Pilpres 2019 telah menyetujui hal itu. Kelompok PA 212 menyaratkan, rekonsiliasi harus berujung pada pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Mekkah ke Indonesia.

Dilihat dari asal katanya, bahasa Inggris, rekonsiliasi berarti usaha menyelesaikan, melunasi, mendamaikan, memulihkan, dan mengembalikan keselarasan. 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) online, rekonsiliasi berarti perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Artinya, dalam konteks bernegara, rekonsiliasi dapat diartikan sebagai upaya dua pihak dan atau lebih, dalam mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Dengan kata lain, rekonsiliasi yang menciptakan keselarasan harus didasari semangat kerendahan hati. Tidak hanya kerendahan hati yang kalah untuk mengakui kemenangan rivalnya, tapi juga kerendahan hati yang menang untuk merangkul yang kalah. Kedua pihak harus menghimbau kepada semua pendukungnya untuk menerima perbedaan tanpa harus merusak tali silaturahmi diantara sesama anak bangsa.

Semangat rekonsiliasi tidak boleh dikotori dengan intimidasi, tekanan,  dan atau tukar guling kepentingan politik. Dalam rekonsiliasi, rakyat dan kepentingan negara harus menjadi prioritas utama. 

Jadi, jika kelompok Prabowo menginginkan rekonsiliasi berujung pada tukar guling pemulangan HRS ke Indonesia, artinya kelompok Prabowo hanya mementingkan keuntungan kelompok dan politik.

Logika sederhananya, HRS hijrah ke luar negeri atas inisiatif dirinya sendiri. Jadi, negara tidak punya beban untuk harus memulangkannya. Diketahui, HRS hijrah ke Arab Saudi guna menghindari sejumlah kasus hukum yang menjerat dirinya.

Satu-satunya beban atau utang negara kepada rakyat Indonesia hari ini adalah menangkap dan mengadili HRS dengan seadil-adilnya. Melakukan proses hukum dengan jujur, adil, dan terbuka, adalah tanggung jawab negara demi hak rasa aman dan keadilan bagi siapa siapa saja sesuai dengan sila kelima Pancasila. Negara tidak boleh terlibat dengan drama yang melahirkan politik identitas.

Rekonsiliasi harus berujung pada penghapusan kubu-kubuan antara 01 dan 02. Persatuan Indonesia sesuai sila ketiga adalah tujuan akhirnya. Ingat, Indonesia ada karena semangat kesamaan visi menuju bangsa yang merdeka, bukan karena tukar guling kepentingan bagi mereka yang menjajah nusantara.