Polemik Impor KRL Bekas: Negara G20 Juga Ada yang Pernah Impor Kereta Bekas

Belakangan ini sedang ramai polemik rencana impor KRL seri E217 dalam keadaan tidak baru dari perusahaan JR East di Jepang untuk menunjang operasional KRL Commuter Line. 

Hal tersebut dikarenakan selama pandemi pihak KAI Commuter tidak melakukan pengadaan KRL sama sekali, sehingga kereta-kereta yang mereka operasikan banyak yang keburu usang sehingga harus diganti.

Bahkan, rencana pembelian KRL baru ke INKA yang sedianya sudah ada sejak 2019 terpaksa harus dihentikan dahulu pada tahun 2021 karena ketidakpastian akibat dampak dari pandemi. 

Baru kemudian di tahun 2022, KAI Commuter dan INKA meneken nota kesepahaman pengadaan 16 rangkaian KRL baru, yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pada Maret 2023 lalu.

Sayangnya, pembelian KRL baru ini membutuhkan waktu yang lama. Asumsi penyelesaian rangkaian (trainset) pertama KRL baru ini adalah pada bulan ke-22 hingga bulan ke-24 yang akan jatuh pada bulan Januari-Maret 2025, yang mana masih memerlukan juga pengujian dan penyesuaian parameter di lapangan. Sedangkan untuk keseluruhan 16 rangkaian butuh waktu hingga 34 bulan, atau bulan Januari 2026.

Atas dasar rangkaian-rangkaian lama yang sudah keburu usang, KAI Commuter mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait di pertengahan 2022 lalu, yang hasilnya adalah untuk mengatasi sebanyak 29 rangkaian yang keburu usang akan dilakukan penggantian atau replacement dengan mendatangkan unit-unit KRL dalam keadaan tidak baru dari Jepang.

Diketahui akhirnya KAI Commuter memilih KRL seri E217 dari JR East yang dapat didatangkan dalam susunan rangkaian atau stamformasi (SF) 12 kereta. 

Rangkaian KRL SF12 ini sejalan dengan rencana angkutan KAI Commuter, KAI, dan Kementerian Perhubungan di mana angkutan KRL di Jabodetabek harus dapat mengangkut 1.2 juta penumpang per hari, dan akan ditingkatkan menjadi 2 juta penumpang per hari.

Sayangnya, walau sudah melakukan FGD, gayung masih belum bersambut karena terjegal oleh Kementerian Perindustrian dengan alasan pengutamaan produksi lokal walaupun KRL baru dari INKA baru akan selesai tahun 2025. 

Padahal, KAI Commuter sudah mengantongi restu dari Kementerian Pehubungan dan Kementerian BUMN. Dari sinilah awal polemik terjadi, karena jika tidak ada pengadaan KRL, nasib sekitar 200 ribu penumpang harian bisa terkatung-katung.