Di samping itu, khususnya di Indonesia yang sudah kental akan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme terlebih identik dengan pejabat pemerintah, tipe jenis yang kedua lebih cocok diterapkan. Dengan demikian maka upaya yang lebih tepat dilakukan adalah pengawasan harus lebih ketat dengan standar prosedur operasi yang tinggi. Untuk negara seperti Indonesia, jenis yang pertama yaitu melonggarkan prosedural bukannya akan mengembangkan kreativitas tetapi justru memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kasus-kasus korupsi yang dilakukan para aparat birokrasi tampaknya sudah cukup menjadi bukti bahwa moral para birokrat sebagian besar masih kurang baik. Ditambah lagi dengan adanya penggemukan birokrasi. Birokrasi yang berukuran besar memiliki kegiatan yang kompleks, memiliki cakupan wilayah kerja yang luas dan jumlah anggota banyak. Hal ini tentu membutuhkan birokratisasi yang tinggi. Agar kegiatan yang kompleks dapat dikendalikan, maka birokrasi membutuhkan struktur yang memungkinkan supervisi agar kontrol dapat dilakukan secara lebih efektif. Upaya memperjelas dan memperketat prosedur juga agar mampu mengendalikan kegiatan birokrasi secara efektif.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital (aplikasi dan mengubah baju lama sosial media menjadi baju baru bersosial media) dapat menggantikan sebagian dari fungsi hierarki dan membantu pimpinan dalam melakukan supervisi dan kontrol. Kontrol akan lebih mudah dilakukan dengan teknologi digital dibandingkan menggunakan hierarki struktur.
Hierarki struktur hanya dapat digunakan oleh atasan untuk mengontrol bawahan. Sedangkan teknologi digital dapat digunakan oleh semua aparatur dalam birokrasi, baik atasan kepada bawahan maupun sebaliknya untuk saling mengontrol. Teknologi digital juga akan membuat proses kerja lebih transparan sehingga kontrol baik dari dalam birokrasi maupun dari luar lebih mudah dilakukan.
Selain itu, Teknologi digital dapat mengurangi kebutuhan hierarki instrumen untuk mengatur lalu lintas informasi birokrasi. Kemudian apabila pemanfaatan dan pengembangan teknologi digital telah memadai maka tidak diperlukan lagi birokrasi gemuk. Dengan demikian, apabila transparansi dapat dilaksanakan, maka masyarakat akan mengembalikan kepercayaan kepada aparatur birokrasi dan kontrol pun mudah untuk mencegah adanya penyelewengan korupsi. Pemanfaatan teknologi digital ini pula lah yang mampu menjembatani aparat birokrat tetap kreatif dengan kontrol yang efektif. Â
Referensi :
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. 2007. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
