Mengarungi Geopolitik: Indonesia di Persimpangan Laut China Selatan

Peran Kekuatan Eksternal Dalam Konflik Laut China Selatan

Kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, memainkan peran signifikan dalam dinamika konflik ini.Amerika Serikat telah menunjukkan kepentingan dalam menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan ini, serta mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional. AS juga memiliki perjanjian pertahanan dengan beberapa negara di kawasan, termasuk Filipina, yang dapat menariknya lebih dalam ke dalam konflik jika terjadi eskalasi.

Tiongkok, di sisi lain, telah mengambil langkah-langkah agresif dengan mengklaim hampir seluruh LCS melalui "Nine-Dash Line" dan memperkuat klaimnya dengan membangun pulau buatan dan instalasi militer. Klaim ini sering kali menimbulkan ketegangan regional yang berkelanjutan.

Kehadiran kekuatan eksternal di LCS memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Indonesia, meskipun bukan claimant state dalam sengketa LCS, tetap terpengaruh karena kedekatannya dengan wilayah yang disengketakan dan potensi sumber daya alamnya. Peningkatan aktivitas militer dan keamanan di LCS dapat mempengaruhi stabilitas regional dan mengancam jalur perdagangan maritim yang vital bagi ekonomi Indonesia. 

Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk peningkatan patroli laut dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, ketegangan yang terus meningkat dapat menimbulkan perlombaan persenjataan dan meningkatkan risiko konflik militer yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 

Strategi Diplomasi Indonesia di Laut China Selatan

Indonesia telah mengambil pendekatan yang cermat dalam menangani konflik di LCS (LCS), dengan mengutamakan diplomasi yang aktif dan konstruktif. Strategi diplomasi Indonesia mencakup beberapa langkah utama:

1. Diplomasi Multilateral dan Bilateral: Indonesia menerapkan pendekatan diplomasi multilateral dan bilateral yang aktif, mempromosikan dialog dan kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk mencapai konsensus dan menyelesaikan sengketa secara damai. 

2. Defense Diplomacy: Strategi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip pertahanan dan diplomasi, melibatkan kerja sama dalam bidang pertahanan, dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga. 

3. Penguatan Kapasitas Pertahanan dan Keamanan: Indonesia meningkatkan kehadiran kapal perang di wilayah strategis seperti Pulau Natuna untuk menjaga stabilitas daerah tersebut. 

4. Penegakan Hukum Internasional: Indonesia menegaskan komitmennya pada hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, untuk mempertahankan hak berdaulatnya.