Kemerdekaan RI ke-75 Tahun dan Jalan Terjal Merawat Perdamaian Aceh

Baru baru ini lagi viral di media sosial tentang touring moge yang akan dilakukan oleh kalangan elit papan atas di Aceh, sebenarnya tidak ada masalah dengan kegiatan tersebut, selama tidak menggunakan sumber anggaran dari kas daerah (APBA). 

Meskipun kegiatan touring tersebut mengaitkan dengan hari jadinya perdamaian Aceh, katanya "Menunjukan pada dunia bahwa Aceh telah benar-benar damai". Saya rasa jika hanya itu landasan dasarnya sangat keliru, karena efek manfaatnya pun sangat kecil.

Untungnya acara tersebut dibatalkan, karena terjadinya gelombang protes dari masyarakat dan beberapa aktifis yang masih memiliki pikiran jernih. 

Menurut keterangan dari Kepala Sekretariat BRA,. Tgk. Syukri M.Yusuf, anggaran untuk memeriahkan peringatan perdamaian Aceh ke-15 adalah sebesar Rp. 267. 813. 796 (www.popularitas.com). Bayangkan betapa bermanfaatnya dana tersebut jika diberikan pada pelaku usaha dari kalangan masyarakat miskin dan korban konflik.

Barang kali bagi kalangan pejabat angka tersebut, tidaklah besar, dan wajar-wajar saja touring itu dilaksanakan. Tetapi dengan nilai sebasar itu bagi masyarakat sangat banyak, akan sangat membantu masyarakat korban konflik dalam memulai atau mengembangkan usahanya, apa lagi di tengah masa-masa pandemi covid-19, rakyat sangat membutuhkan suntikan dana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perdamaian Aceh telah berlangsung sekitar 15 Tahun, semenjak disepakatinya perjanjian MoU Helsinki antara pemerintah RI dengan GAM pada tanggal, 15 Agustus 2005. 

Setelah terjadinya konflik dan perang antara tentara RI dengan GAM yang terjadi kurang lebih selama 30 tahun. Meskipun perdamaian telah berlangsung selama tiga priode, akan tetapi masih banyak persoalan yang belum tuntas terkait poin-poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Seperti masalah bendera Aceh yang belum bisa dikibarkan berdampingan dengan bendara merah putih, dan belum meratanya kesejahteraan bagi masyarakat korban konflik, sehingga munculnya kesenjangan sosial ditengah masyarakat Aceh.

Perdamaian akan terus kita rasakan jika kita mau menjaga dan merawatnya, namun untuk menjaga dan merawatnya bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan intansi terkait lainnya. 

Perdamaian merupakan milik bersama, jadi sudah sepatutnya kita harus memiliki kesadaran secara kolektif untuk merawatnya, kalau tidak, siap-siaplah kita untuk kembali harus berhadapan dengan konflik. Ada banyak cara untuk merawat perdamaian, salah satunya adalah dengan membina masyarakat Aceh yang mempunyai jiwa entrepreneurship (wirausaha).

Masyarakat Aceh sama sekali tidak menyukai acara atau event-event yang sifatnya hanya seremonial, kurang manfaat dan tidak langsung menyentuh kebutuhan mereka. Seperti akan dilangsungkannya Tauring Moge, dan Alhamdulillah kegiatan tersebut dibatalkan. 

Bila kegiatan tersebut tetap ngotot untuk dilaksanakan, maka akan sangat melukai hati rakyat Aceh, karena jelas tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terkesan hanya buang-buang anggaran saja untuk kepentingan segelentir pejabat papan atas di Aceh.

Sudah saatnya pemerintah Aceh untuk memberdayakan masyarakat Aceh agar berdikari dibidang ekonomi. Hal itu bisa dilaksanakan dengan didasari atas pertimbangan sebagai berikut:  

Potensi Usaha

Hasil tangkapan Ikan yang melimpah di TPI Lampulo. Sumber Foto (acehnews.net)

Aceh begitu banyak potensi yang bisa digalakkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hanya saja sekarang bagaimana caranya agar masyarakat Aceh, mau bergerak. 

Kekayaan alam laut kita sangat luas, pun begitu dengan lahan pertanian yang bisa di gunakan untuk bercocok tanam dan mengolah lahan untuk berbagai tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Sementara dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kita juga memiliki begitu banyak sarjana dengan berbagai keahliannya. Ini bisa mendorong mereka untuk mengapliksikan ilmunya, baik dibidang pertanian kelautan, maupun dibidang tekhnik dan lainnya. 

Mereka bisa ditempatkan di daerah-derah yang dipandang perlu untuk mendamping para pelaku usaha yang baru membuka usahanya maupun yang akan mengembangkan usaha.  

Sasaran (Penerima Manfaat)

Pemerintah harus mempunyai perhatian khusus bagi masyarakat korban konflik dan masyarakat miskin. Mereka harus diberdayakan dengan cara memberikan modal usaha, setelah 15 tahun perdamaian Aceh. Namun masih banyak terdapat masyarakat miskin, seharusnya masalah ini sudah selesai, atau paling tidak adanya penurunan angka kemiskinan di Aceh. 

Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi keberadaan masyarakat korban konflik dan masyarakat miskin untuk diberikan modal usaha sesuai dengan keahlian dan potensi yang mereka miliki.

Dengan dana yang begitu besar pemerintah juga harus menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship dikalangan pemuda dan mahasiswa. Menjadi agenda yang sangat penting, untuk terbentuknya sikap kewirausahaan pada mereka, menjadikan mereka sebagai generasi yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang tinggi. 

Sehingga mereka tidak lagi kebingungan mencari pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikannya. Disisi lain juga sebagai upaya untuk menekan angka penggangguran dikalangan pemuda gampong.

Mereka akan disibukan dengan kegiatan usaha yang mereka geluti, seperti, membudidayakan lahan pertanian dan perternakan, perikanan serta industri kecil dan menengah lainnya. 

Di saat nantinya mereka sukses dengan wirausahawan, tentunya akan membawa aura positif kedepan terhadap berjalannya perdamaian di Aceh, mereka tidak mudah terbujuk dengan aksi-aksi yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Aceh

Semua itu akan terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak baik dari kalangan up down dari tingakat pemerintahan provinsi sampai ke perangkat dingkat gampong (multi stake holder) dan juga button up. Apa lagi dengan program pemerintahan Aceh dibawah pimpinan Plt. Nova Iriansyah, MT. Mengusung Visi "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani".

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan Aceh, 3 diantaranya terkait dengan perdamaian dan kesejahteraan, sebagaiman terdapat dalam poin-poin berikut : 

1. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki; 2. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan; 3. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untukmemperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan. (Sumber: http:// humas.acehprov.go.id)

Ketiga poin dalam misi pemerintah Aceh jelas menyebutkan tentang perdamaian dan peningkatan masalah ekonomi. Hal ini jelas bersentuhan langsung masyarakat yang perlu di bantu permodalan untuk usahanya. 

Jika memang Pemerintah Aceh berkomitmen dengan misinya yang telah digaungkannya, saya rasa jalan untuk menumbuh kembangan kewirausahan terbuka lebar bagi para masyarakat miskin, korban konflik, mahasiswa dan Pemuda masyarakat Aceh yang memiliki jiwa entrepreneurship. Tentunya para pengambil kebijakan bisa mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan dengan misi pemerintah Aceh.

Pemberian Modal Usaha

Kekayaan Alam berupa Gas dan Minyak di Arun Lhokseumawe Sumber Foto (tribunnews.com)

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakakan terkait pemberian modal usaha baik secara hibah maupun dengan menghidupkan pinjaman Bank syari'ah melalui persyaratan yang mudah dan bisa diproses secara cepat. 

Untuk melakukan sebuah usaha tidak hanya bermodalkan tekad dan kesadaran, tapi kita juga butuh bantuan dana melalui pengawasan dan evaluasi yang tersistem dengan baik dari Pemerintah Aceh melalui penyedia jasa keuangan yang dipercayakan.

Sementara untuk pertanian dan kelautan pemerintah juga bisa menggenjot petani untuk semakin produktif melalui bantuan alat tani, bibit pertanian. 

Begitupun dengan kelautan pemerintah harusnya lebih giat lagi dalam memberdayakan kaum nelayan beri mereka peralatan yang memadai maupun pembenihan yang berkualitas.

Sejauah ini kita belum melihat geliat pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, kalaupun ada barang kali hanya beberapa kelompak yang mersakannya. 

Kenapa saya katakan demikian, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01 persen (https://news.detik.com).

Ancaman Terhadap Perdamaian

Kita berharap agar elit di Aceh tidak lagi mempertontonkan ketidakharmonisannya antara pejabat eksekuitif dan legeslatif. Jika itu terus berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan berakibat fatal terhadap kesejahteraan rakyat. 

Adapun kesejahteraan itu sendiri, jika kita ibaratkan pada sebuah mesin, kurang lebih kiasannya sperti ini "Mesin yang selalu di aliri oleh oli yang bagus, maka mesin tersebut tidak akan mengeluarkan suara bising". 

Begitupun dengan kita, bila dilanda kemiskinan dan tidak terpenuhinya masalah sandang pangan, maka akan mengeluarkan teriakan-teriakan yang memilukan. 

Jika pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya, masih menutup mata dengan keadaan ini, tidak segera melakukan upaya nyata dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Maka siap-siaplah Aceh untuk terus bergelimang dalam kemiskinan yang pada akhirnya akan timbul bisik-bisik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Mari kita satukan tekad dan persepsi agarnya semuanya sinergis dan pro pada Rakyat, Insya Allah bila roda perekonomian berjalan baik, maka masyarakat Aceh akan menuju pada kesejahteraan dalam bingkai perdamaian yang abadi. Amiin..

Banda Aceh, 15 Agustus 2020

Moehib Aifa