Aturan tentang MPP di Indonesia
Di Indonesia, dasar hukum MPP diatur dalam sejumlah peraturan, di antaranya:
1. Bagi ASN, diatur melalui:
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memberikan ruang bagi program pembinaan dan pelatihan menjelang pensiun.
Peraturan Kepala LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, yang mencakup pelatihan pra-pensiun sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan.
2. Â Bagi Prajurit TNI, pengaturan MPP terdapat dalam:
Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2018 tentang Masa Persiapan Pensiun Prajurit TNI, yang menetapkan bahwa MPP diberikan selama 12 bulan sebelum tanggal pensiun.
Selama MPP, prajurit tidak lagi melaksanakan tugas operasional namun tetap menerima hak keuangan tertentu sesuai ketentuan.
Kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menempatkan MPP sebagai bagian dari sistem pembinaan karier, bukan sekadar formalitas administratif.
Praktik MPP di Negara Lain
Beberapa negara telah mengembangkan program transisi pensiun yang sistematis dan terintegrasi:
