UMR: Patokan Bertahan Hidup, Bukan Standar Hidup Layak

Budaya ini, meskipun mulia, pada akhirnya menyoroti ketimpangan struktural yang tidak pernah benar-benar dipecahkan. 

Negara belum mampu menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai, sehingga tanggung jawab itu jatuh kepada individu yang justru berada di posisi paling lemah secara ekonomi.

Masalah Perumahan: Mimpi yang Semakin Jauh

Salah satu indikator kualitas hidup yang sering diabaikan adalah kepemilikan tempat tinggal. Bagi pekerja bergaji UMR, memiliki rumah di kota besar sudah seperti mimpi yang menjauh dari kenyataan. 

Harga rumah di Jakarta, misalnya, rata-rata sudah mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sementara untuk mengajukan KPR, diperlukan slip gaji dan penghasilan yang jauh di atas UMR.

Solusi berupa rumah subsidi pun tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan. Banyak rumah subsidi berada jauh dari pusat kota, minim akses transportasi, dan kualitas bangunannya sering dipertanyakan. 

Pekerja harus memilih antara mengorbankan kenyamanan dan waktu tempuh, atau terus menyewa tempat tinggal yang menyerap sebagian besar pendapatan.

Konsekuensinya, banyak pekerja tidak pernah memiliki rumah tetap. Mereka terus berpindah-pindah tempat tinggal, terjebak dalam ketidakpastian yang menguras emosi dan keuangan. 

Situasi ini menjadi hambatan besar untuk membangun fondasi finansial jangka panjang. Ketika tempat tinggal saja tidak pasti, bagaimana mungkin seseorang bisa merencanakan masa depan dengan tenang?

Jalan Tengah: Bukan Hanya Soal Gaji, Tapi Soal Sistem

Permasalahan hidup layak bagi pekerja bergaji UMR bukan hanya soal nominal gaji, tetapi soal struktur ekonomi yang tidak mendukung kesejahteraan mereka. 

Kenaikan gaji tidak akan banyak berarti jika biaya hidup tidak dikendalikan. 

Bahkan dengan gaji dua kali lipat UMR pun, seseorang tetap akan kesulitan jika sewa, makanan, transportasi, dan pendidikan terus naik tanpa regulasi yang adil.