Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019'. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang hadir mengawal acara yang diadakan di Hotel Grand Sahid tersebut. Dalam acara itu turut hadir juga sejumlah elite dan tokoh pendukung Prabowo-Sandi. Di antaranya Ketua BPN Djoko Santoso, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi (Titiek Soeharto), Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan.
Kehadiran Prabowo-Sandi langsung disambut meriah oleh para peserta yang hadir, banyak juga para pendukung yang secara tegas meneriakan Prabowo-Sandi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Kedatangan sosok Prabowo-Sandi disambut dengan iringan lagu dan mars dukungan untuk Prebaowo-Sandi selama kampanye kemarin.
Sandiaga mengatakan paparan mengenai kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019 oleh BPN itu i akan dihadiri sekitar 1.000 orang. Undangan itu mewakili masyarakat, pemerintah, tamu-tamu kenegaraan, serta perwakilan duta-duta besar negara tetangga. Tanpa menjabarkan duta besar mana saja yang telah diminta datang, Sandiaga optimistis tamu kenegaraan itu akan mengindahkan undangannya.
Dalam kesempatan itu Sandiaga juga memberikan sebuah pidato politik mengenai kecurangan yang banyak ditemukan oleh timnya selama berlangsungnya Pilpres 2019. Sandiaga Uno mengatakan terlalu banyak dugaan kecurangan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019 yang terjadi. Bahkan kecurangan tersebut, tuturnya dikawal oleh oknum pemerintah dan aparat keamanan.Â
"Masyarakat disuguhi banyak cerita banyak tsunami amplop politik uang yang dikawal aparat pemerintah rakyat sebagai pemilik kedaulatan terlena, disinyalir hampir satu juta amplop disebar untuk digunakan sebagai "serangan fajar" yang menggiring rakyat untuk mendukung pihak petahan. Rakyat dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang," ujar Sandiaga secara tegas di atas podium.
Sandiaga juga menyayangkan banyaknya permasalahan Pemilu 2019 yang tidak ditangani secara baik oleh KPU maupun pihak berwajib lainnya. Adapun data kecurangan yang berhasil dihimpun BPN antara lain:
Pelanggaran Kampanye
- Politik Uang ( 1 Juta Amplop "Serangan Fajar" di Jawa Tengah, Kasus Sedang Diselidiki KPK
- Persulit Izin, Blokir Tempat, dan Penghalangan Akses 02
- Merusak Alat Peraga Kampanye 02
- Petahana Tidak Cuti
- Mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggaran BUMN untuk Dukung Petahana
Input Data
- Tim IT BPN juga menemukan kesalahan input data pada halaman situs KPU, dan itu terjadi pada 15,4 % TPS (atau terjadi kesalahan input pada 73 ribu TPS dari 477 TPS yang tersedia).
DPT Bermasalah
- 17.5 juta DPT invalid yang tidak terekam datanya
- 54 ribu orang yang tidak sehat akalnya (gila) ikut serta dalam pemilu
- Â E-KTP Tercecer di Jalan. Sehingga Rentan Penyalahgunaan
Undangan Memilih
- 6,7 juta pemilihan yang tidak dapat undangan memilih
Penyelengara dan Aparat
- KPU Ngotot Kotak suara yang terbuat dari kertas yang rentan dirusak, dibobol, dan dibakar
- Bawaslu Tidak Adil dalam Menuntaskan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- KPU tidak Merespon Mengenai Dugan 17.5 Data Invalid
- KPU Menentang Audit Real Count (Situng) KPU
- Aparat Kepolisian Tidak Netral, Partisan
Pencoblosan
- Surat Suara Tercoblos
- Puluhan Ribu Surat Suara Terceblos di Malaysia
- C1 Asli Tidak Didistribusikan
- Petugas KPPS di 4.850 TPS Mengerahkan Pemilih untuk Mendukung Petahan
- Petugas KPPS Mencoblos Surat Suara
Perhitungan
- Pembakaran Surat Suara oleh Pendukung Petahana
- Pembakaran Gudang Penyimpanan Surat Suara
- Kotak Suara Dicuri Pendukung Petahana
Jelas kecurangan tersebut sangat disesalkan terjadi dalam proses Pemilu yang demokratis.
Sandi secara personal bahkan mengalami kecurangan dalam bentuk perlakuan yang diskriminatif saat sedang menjalani kampanye, juga ada upaya secara sistematis melemahkan pihak oposisi dengan cara menggembosi dan mengkriminalisasi para pendukung Prabowo-Sandi. Hal itu jelas tidak menyehatkan bagi demokrasi.Â
Media yang menyampaikan hasil pemilu pun banyak mengabarkan secara bias sebuah pemberitaan dan banyak sekali conflict of interest dalam sebuah pemberitaan. KPU sendiri pun tidak mau melakukan audit terhadap penginputan suara yang mereka lakukan, sehingga pihak Prabowo-Sandi terus dirugikan jika ada kesalahan atau kecurangan dalam proses pemasukan suara. Banyak pihak aparatur sipil negara dan penegak hukum yang secara jelas menunjukkan sikap tidak netral dan keberpihakannya pada pasangan petahana Jokowi-Maruf.
Jalannya demokrasi Indonesia harus terus dikawal dan dijauhkan dari kecurangan agar pemimpin yang dihasilkan oleh Pemilu adalah pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin settingan yang sengaja dibuat menang untuk menyenagkan pihak-pihak yang ingin dilancarkan kepentingannya selama lima tahun ke depan.Â
Mengungkapkan fakta dan membeberkan data kecurangan yang terjadi adalah tanda bahwa kita memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Rakyat jelas harus memainkan fungsi pengawasan ketika pemerintah tidak mampu lagi memberikan jaminan terhadap proses pemilu yang jujur dan adil.
Menjaga KPU tetap jujur dan adil adalah sebuah perjuangan kepentingan banyak orang, umat, bangsa dan negara, sebab mandat konstitusional paling tinggi diamanatkan di situ. Juga memberi apresiasi pada para pejuang demokrasi yang telah gugur dalam mengawal proses demokrasi, pengorbanan mereka tentulah tidak bisa kita sia-siakan dan anggap sebelah mata.
Prabowo-Sandi secara tegas menyampaikan kepada para pendukungnya untuk terus berjuang mengawal proses demokrasi ini sampai nanti Insyaallah Prabowo-Sandi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kita berharap kecurangan akan hilang dalam Pemilu 2019 ini dan pemimpin sebenarnya akan terlahir. Prabowo-Sandi untuk Indonesia adil-makmur. Ungkap terus kecurangan yang massif, sistematis dan terstruktur selama Pilpres 2019.
Sumber
