Pikiran dan Perasaan #9 - "Ramai-ramai Pejabat Positif Covid"

Terlepas dari agenda politik apa pun, pemerintah, tenaga kesehatan, relawan dan elemen masyarakat tidak boleh saling menyalahkan dan tetap fokus terhadap penenggulangan virus Covid-19. 

Seperti yang saya bahas di artikel sebelumnya (Artikel ke-6) bahwa sulit untuk kita menghindari penyebaran Covid-19 ke diri kita maupun orang-orang disekitar kita. 

Hal yang juga tak kalah penting selain mematuhi prokes adalah juga dengan menjaga imun tubuh agar siap ika suatu saat kita terpapar oleh virus tersebut. 

Namun , kita juga tidak boleh egois walau sudah menjalankan prokes dengan baik dan dalam kondisi tubuh yang fit, tetap harus peduli dengan lingkungan disekitar kita terutama disekitar orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang dengan penyakit bawaan yang dapat diperparah jika terinfeksi oleh Covid-19. 

Terutama untuk anak-anak muda yang mungkin merasa diri mereka paling kebal terhadap virus ini namun tak mereka sadari ketika berada di rumah, mereka dapat saja menularkannya ke orang-orang yang berfatalitas tinggi dalam bentuk penularan yang tak terduga (makanan, kontak fisik, tempat tidur, sirkulasi udara). 

Keterjangkitan kepala-kepala daerah seharusnya menjadi evaluasi daerah dan pusat untuk mencari cara yang lebih efektif dalam menghindari penularan Covid-19 sembari menunggu vaksin yang diprediksi akan mulai diuji dalam beberapa waktu ke depan. 

Sudah saatnya pelaku-pelaku politik tidak memutarbalikkan fakta dan memanas-manaskan situasi dengan melempar opini dan kontroversi yang tidak diperlukan. Berilah edukasi dan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh konstituen-konstituennya saat pilkada yang lalu. 

Sudah saatnya juga pemerintah melakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik saat kerumunan acara salah satu ulama kontroversial maupun kerumunan kampanye pilkada anak nomor satu di negeri ini dan kampanye-kampanye daerah lain. 

Jika memang ada pelanggaran hukum yang terjadi segera tindak tegas dan jatuhi sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai kelalaian pemerintah menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk dijadikan alasan dan penggiringan opini yang sangat berbahaya kedepannya dalam penegakan protokol kesehatan. 

Salam hangat, 

MT