Jagongan Rakyat Anti Korupsi: MHH PP Muhammadiyah Dorong Penguatan Sistem Integritas dalam Amal Usaha Persyarikatan

Yogyakarta, Sabtu, 14 Juni 2025 - Dalam rangka memperkuat nilai-nilai integritas dan membangun sistem anti korupsi di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MHH PP Muhammadiyah) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Jagongan Rakyat Anti Korupsi dengan tema "Membangun Sistem Anti Korupsi pada Organisasi Amal Usaha Muhammadiyah".

Bertempat di Kantor PDM Kota Yogyakarta, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum. (Ketua MHH PP Muhammadiyah) dan Hasrul Halili, S.H., M.A. (PUKAT UGM). Dihadiri pula oleh unsur PDM Kota Yogyakarta, pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan Muhammadiyah, serta kader persyarikatan, kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan diskusi mendalam mengenai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam konteks keummatan dan kebangsaan.

Menanamkan Fikih Anti Korupsi dan Sistem Pengawasan AUM

Dalam paparannya, Dr. Trisno Rahardjo menegaskan bahwa Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah dengan tegas melarang korupsi, dan memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelakunya. Korupsi disebut sebagai bentuk fasad (kerusakan), yang tidak hanya merusak sistem ekonomi dan hukum, tetapi juga menodai moralitas masyarakat.

Menurutnya, dalam membangun sistem anti korupsi di lingkungan AUM, penting untuk memperkuat pengawasan internal, menetapkan standar remunerasi yang adil, serta mengimplementasikan sistem audit secara periodik dan menyeluruh. Ia juga mendorong agar AUM dapat mengadopsi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memperkuat peran Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah sebagai kontrol akuntabilitas.

Dr. Trisno juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah telah menjalin kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sempat tertunda karena dinamika perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Namun, ia optimis bahwa kolaborasi ini perlu terus diperbaharui untuk memperkuat budaya anti korupsi di semua lini persyarikatan.

Muhammadiyah dan Sikap Tegas terhadap Politik Uang

Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini adalah praktik politik uang dalam Pemilu. Dr. Trisno menegaskan bahwa Muhammadiyah secara konsisten menolak politik transaksional karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan merusak sendi-sendi demokrasi. Ia mencontohkan bagaimana di beberapa daerah, calon kepala daerah justru kalah karena tidak menggunakan "serangan fajar", meski memiliki rekam jejak dan program yang baik.

Lebih lanjut, diskusi juga menyinggung pandangan dari tokoh seperti Gus Baha yang secara humoris namun reflektif membahas dilema etis terkait suap dalam kontestasi politik. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kekuatan moral yang harus terus menyuarakan kebenaran sekalipun menghadapi realitas yang kompleks.

Keteladanan sebagai Basis Pencegahan: Muhammadiyah dan Nilai Uswah

Narasumber kedua, Hasrul Halili, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif berbasis nilai. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam menciptakan role model integritas melalui nilai-nilai keteladanan (uswah) yang tertanam kuat dalam struktur organisasinya.

Ia menyampaikan bahwa praktik good governance harus menjadi budaya yang melekat dalam tubuh Muhammadiyah. Di era di mana korupsi telah menjadi sistemik dan hukum kerap dijadikan alat pembenar kekuasaan (autocratic legalism), maka penting bagi Muhammadiyah untuk tidak hanya menjadi pengingat, tetapi juga menjadi teladan nyata dalam mengelola amanah publik.

Hasrul juga menekankan pentingnya pemutakhiran regulasi internal, penerapan sistem whistle blowing, mitigasi konflik kepentingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Muhammadiyah dalam memahami isu-isu antikorupsi secara substantif.

Refleksi dan Dialog: Membangun Komitmen Kolektif

Sesi diskusi yang berlangsung interaktif turut menampung berbagai aspirasi dan kekhawatiran peserta. Salah satu peserta, Muhammad Halim dari PCM Jogja, menekankan perlunya mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus-kasus korupsi serta reformasi kebijakan perpajakan progresif. Sementara itu, peserta lain mempertanyakan efektivitas renumerasi pejabat publik jika tidak dibarengi dengan keteladanan moral.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Trisno menyatakan bahwa UU pembuktian terbalik telah ada, meskipun implementasinya masih terbatas. Ia juga menegaskan bahwa memperbaiki sistem tanpa memperbaiki karakter penyelenggara hanya akan berujung pada siklus korupsi yang terus berulang. "Sistem itu penting, tetapi integritas pribadi jauh lebih mendasar," ujarnya.

Menciptakan Momentum dan Merawat Harapan

Hasrul Halili menutup dengan pesan bahwa perubahan besar sering kali membutuhkan momentum, namun nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah bisa menjadi penggerak transformasi tanpa harus menunggu tragedi. Ia mengajak semua elemen Muhammadiyah untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan organisasi ini sebagai cerminan nilai-nilai Islam berkemajuan.

Dalam penutupan kegiatan, para peserta mendorong adanya deklarasi komitmen antikorupsi di lingkungan Muhammadiyah, baik dalam bentuk penyataan bersama maupun pembacaan komitmen moral dalam setiap forum persyarikatan. Hal ini penting agar Muhammadiyah tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang kritis, independen, dan berintegritas.

Jagongan Rakyat Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh MHH PP Muhammadiyah bukan hanya menjadi forum ilmiah dan moral, tetapi juga menjadi ajakan kolektif untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan anti korupsi berbasis nilai, keteladanan, dan sistem. Dengan memadukan pendekatan fikih, moralitas, dan sistem kelembagaan, Muhammadiyah terus berupaya hadir sebagai solusi atas problematika bangsa yang semakin kompleks.

"UU sebaik apapun tetap bergantung pada integritas pelaksana. Muhammadiyah harus bersuara lantang menolak politik uang, memperkuat sistem pengawasan, dan menghadirkan keteladanan di seluruh lini," - Dr. Trisno Rahardjo.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[MHH PP Muhammadiyah] mhhppm@muhammadiyah.id