Ketegangan politik antara kelompok Muslim Moro dengan etnis Filipina yang mayoritas beragama Katolik beberapa tahun kebelakang, merupakan lanjutan dari rentetan konflik yang pernah terjadi sejak 29 Maret 1969.
Pada tahun tersebut, terjadi pertempuran antara kelompok Moro dengan Pemerintahan Filipina di pulau Mindanao, Filipina Selatan, akibat dari adanya operasi terencana kelompok Moro untuk mengambil kembali daerah bagian timur Sabah, Malaysia. Pertempuran yang disebut “Jabidah” ini, menyebabkan tewasnya 60 komandan Muslim Filipina dan 28 orang Bangsamoro.
Kemudian pada tahun 1971, dibentuklah sebuah organisasi kelompok bersenjata Moro Islamic Liberation Front (MILF) oleh Nur Misuari dengan tujuan mendirikan Mindanao yang independen.
Selain MILF, ada juga organisasi-organisasi serupa, diantaranya Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Independent Movement (MIM), Bangsamoro Liberation Organization (BMLO), Islamic Command Council (ICC), dan kelompok Abu Sayyaf yang kemudian kelompok tersebut menjadi radikal dan ingin mendirikan negara islam di wilayah Filipina bagian Selatan.
Berbagai macam kelompok organisasi yang dibentuk mengatasnamakan Muslim Moro, semata-mata adalah untuk memisahkan wilayah Filipina bagian Selatan yang telah lama menjadi tempat tinggal bagi Muslim Moro, jauh sebelum menjadi bagian dari Pemerintah Filipina.
Hal ini dikarenakan adanya separatisme dari Pemerintah Filipina di Manila terhadap Muslim Moro, yang menyebabkan adanya tindakan diskriminasi terhadap Muslim Moro, dibatasinya akses ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya, sehingga hal ini tentu saja menjadi suatu kesenjangan sosial terhadap minoritas di Filipina.
Konflik yang terus berlanjut ini, tentu saja mengakibatkan ketidakstabilan Pemerintahan Filipina. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari desakan masyarakat untuk damai, konferensi, dan mediasi dari pihak terkait dengan tujuan sebuah perjanjian damai dari kedua pihak antara pemerintah Filipina dan MILF.
Bahkan Indonesia juga turut berperan untuk memimpin beberapa pertemuan dari tahun 1993 hingga 1996, dalam rangka penyetujuan perjanjian damai Manila Peace Agreement atau dikenal dengan The 1996 Final Peace Agreement (FPA).
Kemudian pertemuan-pertemuan lain ditahun berikutnya, yakni Pertemuan Tiga Pihak tahun 2009, yang kemudian membentuk Panel Hukum yang terdiri dari lima ahli hukum Pemerintah Filipina dan MNLF di tahun 2010.
Dilakukannya Perundingan Panel Hukum dengan melalui beberapa pertemuan selama 11 bulan yang difasilitasi oleh KBRI Manila, ternyata berhasil mencapai perkembangan dengan kemajuan yang signifikan.
Melalui Panel Hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat perdamaian di wilayah Filipina Selatan. Kemudian pertemuan Ad-High Level Group (AHLG) tahun 2011 yang berakhir dengan disah-kan nya Report of the Ad-High Level Group.
