Setelah banyaknya pertemuan dengan agenda perdamaian, akhirnya pemerintah melonggarkan status darurat militer di Filipina pada 23 Mei 2017, setelah status darurat militer ini ditetapkan oleh pemerintah di Filipina Selatan sejak 1970-an.
Hal itu membuat pemerintah Filipina akhirnya memberikan otonomi khusus bagi wilayah Mindanao untuk menerapkan syariat islam. Akan tetapi, status darurat militer pada kenyataannya masih terus diperpanjang hingga akhir 2019.
Berdasarkan pemaparan tadi, perkembangan konflik yang terjadi di Filipina Selatan sepanjang dari tahun 2011 hingga sekarang ini, terlihat bahwa konflik yang terjadi sekarang adalah hampir sepenuhnya merupakan pengaruh dari pihak lain yang memiliki ideologi radikal, dengan mengatasnamakan Muslim Moro yang pada kenyataannya sudah berdamai dengan Pemerintah Filipina.
Sebut saja kelompok ISIS dan Abu Sayyaf yang menjadi wadah bagi para pemberontak di wilayah Filipina Selatan untuk mendapatkan kekuatan deterence yang mampu membuat mereka bertahan dari serangan pemerintah Filipina, dimana mereka terus menebar teror di Filipina Selatan dalam 10 tahun terakhir ini.
Sumber:
- Alunaza, Hardi. Anggara, Dewa. 2018. “Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)”. Indonesia Perspective, vol. 3, no. 1, 52-64
- Southern Region Of The Philippines: Issues, Challenges, And Solutions “Journal of Nusantara Studies 2017, Vol 2 (2) 66-78 Universiti Sultan Zainal Abidin
- Jerry Indrawan, Raden Mas. “Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro di Filipina”. Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina.
- Chaidar Al dkk, Mindanao, Konflik dan Terorisme: Kajian Pendahuluan atas Ketegangan di Filipina Selatan , SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies, 4 (1) , 1-12, 2019
- Firmanzah, Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Depan Pembebasan Nasional Moro (1971-1996), jurnal Intelektualita: Vol 06, No 01, 2017, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
