Budaya Korupsi Politik dan Dinasti Oligarki

Indonesia sebagai negara yang berasaskan demokrasi tentunya ini menjadi sebuah titik kekuatan untuk mengatur kapal pemerintahan. Jika kita membicarakan terkait demokrasi maka ini mampu menjadi nilai kekhasan tersendiri bagi negara Indonesia. Bagaimana ini merangkul elemen-elemen penting pada sektor strategis di ibu pertiwi. Namun demokrasi tersebut sepertinya pada saat ini haruslah ternodai oleh keganasan oligarki dan budaya korupsi politik tersebut.

Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan bahwa telah terjadi degradasi dalam lingkaran kepemimpinan. Budaya yang dulu identik dengan suatu hal yang bersifat kebanggan, namun sekarang berkamuflase menjadi kotoran yang kian memilukan. Budaya berkorupsi dan budaya nepotisme, inilah relaita yang mau tidak mau harus bersama-sama kita telan.

Demokrasi yang ketika awal diformulasikan dengan penuh harapan menjadi sebuah benteng pertahanan yang mampu mengkokohkan pondasi negara. Namun sepertinya itu hanyalah sebuah buaian belaka di era seperti saat ini. Oligarki terus menelisik secara masif dalam nafas kenegaraan, lanjut lagi bahwa kita harus menelan pil pahit bahwa dengan begitu secara tidak langsung memberikan karpet merah kepada budaya korupsi untuk singgah dan kemudian menetap.

Jika kita lihat sekilas ke belakang, tentunya ada cuitan rasa amarah yang mampu kita lontarkan untuk setiap cerita-cerita bagaimana dari tahun ke tahun praktek korupsi tersebut terus digaungkan oleh pembuat kebijakan publik. Meskipun di satu sisi kita patut memahami bahwa dalam konstitusi belum ada payung hukum yang mengatur terkait hal itu, namun jika hal ini terus dibiarkan. Maka kedepannya pun degradasi akan terus menyapa negara ini.

Dinasti oligarki ini sebagai representatif dari konsekuensi ketidaksetaraan akses ke kuasaan. Dari hal ini justru menciptakan tidak berlakunya manajemen meritokrasi dan runtuhnya akuntabilitas politik. Di samping itu relaita tersebut pun kembali menegaskan kepada kita bahwa Indonesia berada di paling bawah dalam kinerja menghapus budaya korupsi di negara-negara Asia Tenggara.

Besar harapannya bahwa kedepannya pemerintah mampu menjadikan ini sebagai bahan pembelajaran bersama dan menciptakan regulasi yang mengatur terkait oligarki tersebut. Di samping itu perlunya peran masyarakat untuk terus melakukan monitoring dalam konteks evaluasi pemerintah, baik tingkat daerah ataupun pusat. Jangan sampai generasi di hari esok nasibnya sama seperti generasi hari ini atau bahkan lebih buruk.