> Bahlil Lahadalia, 2 Oktober 2025
Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM sedang merancang skema subsidi LPG agar lebih tepat sasaran.Â
Tapi publik mulai bertanya: jika dua menteri berbeda tafsir soal harga dasar, bagaimana kita bisa yakin bahwa subsidi benar-benar sampai ke yang berhak?
Di Balik Angka: Ketegangan antara Fiskal dan Teknis
Purbaya tidak membalas dengan emosi. Ia menyebut bahwa perbedaan cara membaca data antara Kemenkeu dan ESDM adalah hal yang wajar.Â
"Hitung-hitungan dari praktik dan akuntansi kadang memang beda," ujarnya. Ia bahkan menyebut, "uangnya itu-itu saja."
Namun, perbedaan ini bukan sekadar teknis. Ia mencerminkan ketegangan antara pendekatan fiskal yang menuntut efisiensi dan pendekatan sektoral yang berfokus pada distribusi.Â
Dan di tengah stagnasi kilang, kobaran api kilang  Dumai, serta subsidi yang terus membengkak, publik mulai kehilangan kesabaran.
Update Oktober 2025: Dari Gas Melon ke BLT Energi
Pemerintah kini mulai bergerak. Per 6 Oktober 2025, sejumlah langkah konkret telah diambil:
- BLT Gas LPG 3 Kg resmi disalurkan kepada keluarga miskin melalui KKS dan Kantor Pos, senilai Rp100.000-Rp300.000 per keluarga. Ini menandai pergeseran dari subsidi barang ke subsidi langsung tunai.
- Pelunasan tunggakan subsidi triwulan I dan II tahun 2025 sebesar Rp55 triliun akan dibayarkan penuh bulan ini, termasuk untuk LPG dan BBM.
- Rencana pembentukan badan pengawas LPG 3 kg sedang dikaji oleh Kementerian ESDM, mengingat nilai subsidi yang besar dan risiko penyaluran yang tidak tepat.
- Dorongan pengalihan subsidi barang ke tunai kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, demi keadilan fiskal dan efisiensi APBN.
Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat reformasi fiskal yang diusung Purbaya: subsidi harus tepat, transparan, dan tidak menjadi selimut bagi inefisiensi.
