Ketika Data BPS Dibawa CELIOS ke PBB

Bayang-bayang Gugatan Internasional atas Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Preseden berbahaya: dari kritik dalam negeri menjadi potensi badai gugatan internasional atas data ekonomi Indonesia

Semuanya bermula dari sebuah angka: 5,12%.
Di atas kertas, angka ini terdengar indah --- bak kabar gembira bahwa roda ekonomi Indonesia berputar kencang di tengah gejolak global. 

Namun, bagi sebagian kalangan, justru di situlah masalahnya. Terlalu rapi, terlalu optimis, terlalu jauh dari denyut yang terasa di pasar, di warung kopi, di pabrik, bahkan di dapur rumah tangga.

Baca juga: Ketika Daya Beli Melemah dan Konsumen Tak Lagi Percaya Diri

Kemudian, langkah tak biasa terjadi. CELIOS --- sebuah lembaga riset ekonomi nasional --- memutuskan untuk mengadukan Badan Pusat Statistik (BPS) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka meminta audit resmi atas angka pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Langkah ini jarang, berani, dan sarat risiko. Bukan hanya kritik di media sosial atau debat di seminar, tetapi membawa persoalan ke forum global yang memegang standar integritas statistik dunia.

Bayangkan jika preseden ini diikuti oleh pihak lain. Lembaga riset, asosiasi industri, LSM internasional, atau bahkan koalisi akademisi bisa saja melakukan hal serupa. Aduan demi aduan dapat mengalir ke PBB (United Nations), IMF, World Bank, atau OECD, mengundang sorotan tajam terhadap kredibilitas data ekonomi Indonesia. 

Yang dipertaruhkan bukan sekadar angka, melainkan reputasi negara, kepercayaan investor, dan arah kebijakan publik.

Seperti yang diulas oleh Pak Dr. Amidi dalam artikelnya "Mengapa Publikasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 BPS Diragukan?", serta artikel saya sebelumnya, masalah ini tidak sesederhana perbedaan tafsir statistik. 

Baca juga: Sentilan Netizen dan Sindiran Ekonom atas Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Ini tentang sinkronisasi antara data dan realitas: kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI), konsumsi rumah tangga yang melemah, dan stagnasi sektor manufaktur.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Denyut; Laporan dari Kedai Kopi Kampung

Risikonya jelas: jika pemerintah terlalu percaya pada angka PDB, mereka bisa menunda stimulus untuk UMKM, pekerja sektor informal, atau program bantuan sosial yang sebenarnya sangat mendesak. 

Kebijakan berbasis data yang tidak akurat adalah seperti kapal yang berlayar dengan peta palsu --- indah di atas kertas, tetapi menyesatkan di laut lepas.