Indonesia sedang dilanda badai ketidakpastian. Tagar #IndonesiaGelap mencuat di media sosial sebagai ekspresi kekhawatiran dan frustrasi publik. Berbagai masalah saling bertautan: skandal mega korupsi yang terus terungkap, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, anjloknya nilai saham, hengkangnya investor, hingga dominasi oligarki yang semakin terasa.
Situasi ini membuat banyak rakyat merasa seakan-akan jalan keluar semakin sempit, mendorong munculnya sentimen #KaburAjaDulu. Namun, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kondisi ini?
Skandal Mega Korupsi dan Retaknya Kepercayaan Publik
Kasus-kasus korupsi besar seolah tak henti mengguncang Indonesia. Terbaru, skandal mega korupsi di PT Timah yang mencapai Rp300 triliun dan kasus pengoplosan BBM oleh Pertamina dengan nilai kerugian Rp193,7 triliun menambah daftar panjang kasus mega korupsi di negeri tencinta.
Transparency International dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang stagnan di angka 34 dari 100, menandakan tingkat korupsi yang masih tinggi. Ketidakberdayaan penegakan hukum dan kuatnya jaringan oligarki membuat pemberantasan korupsi terasa seperti angin lalu. Hukum menjadi tajam ke bawah, dan tumpul ke atas.
Akibat dari maraknya korupsi ini sangat nyata. Proyek infrastruktur mangkrak, dana bantuan sosial tidak tepat sasaran, dan ketimpangan pembangunan semakin melebar. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun terus tergerus, memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
Dalam jangka panjang, iklim investasi menjadi kurang kondusif, mengingat investor tentu menginginkan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.
Gelombang PHK Massal dan Ketidakpastian Ekonomi
Sektor industri dan teknologi menjadi yang paling terpukul dalam gelombang PHK massal belakangan ini. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lonjakan PHK hingga 20% pada semester pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal pertama 2025, tercatat lebih dari 150.000 pekerja kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur dan teknologi.
Perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang sebelumnya menjadi tulang punggung inovasi juga terpaksa merumahkan ribuan karyawan akibat gagal mendapatkan pendanaan lanjutan.
Di sisi lain, sektor manufaktur juga tertekan oleh naiknya biaya produksi dan ketergantungan pada bahan baku impor. Akibatnya, angka pengangguran meningkat, dan ketidakpastian masa depan semakin membayangi masyarakat.
Nilai Saham Anjlok dan Kapital yang Pergi
Pasar modal Indonesia turut merasakan dampak ketidakstabilan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dengan angka terkini berada di level 6.200, turun dari posisi tertingginya di 7.300 pada awal tahun.
Capital outflow atau keluarnya dana asing menjadi salah satu indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia mulai goyah.
Kebijakan moneter yang kurang fleksibel, ditambah dengan ketidakpastian politik menjelang tahun pemilu, memperburuk situasi. Banyak investor memilih menarik dananya dan mencari pasar yang dianggap lebih stabil. Sektor perbankan dan properti menjadi yang paling terdampak, dengan penurunan valuasi yang cukup tajam.
Oligarki dan Menyempitnya Ruang Demokrasi
Kuatnya cengkeraman oligarki dalam politik dan ekonomi Indonesia semakin memperburuk keadaan. Dominasi kelompok elite dalam pengambilan keputusan strategis kerap mengabaikan kepentingan publik. Kebijakan yang berpihak pada pemilik modal besar membuat ketimpangan sosial semakin nyata.
Dalam banyak kasus, proyek-proyek strategis nasional justru lebih banyak menguntungkan segelintir pihak ketimbang memberikan dampak positif bagi rakyat luas. Kondisi ini memicu rasa ketidakadilan dan memperbesar jurang antara kelas penguasa dan masyarakat biasa.
Rakyat dan Keinginan untuk "Kabur"
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, tidak mengherankan jika muncul keinginan sebagian masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih stabil di luar negeri.
Tingginya biaya hidup, minimnya kesempatan kerja, dan ketidakpastian masa depan menjadi pendorong utama.
Namun, apakah "kabur" benar-benar solusi? Atau justru seharusnya kita memperjuangkan perubahan dari dalam?
Satu hal yang pasti, suara publik yang lantang dan konsisten tetap menjadi kunci untuk mendorong perbaikan. Karena bagaimanapun juga, masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama.
Membangun Harapan dan Perubahan
Meski situasi saat ini tampak suram, harapan untuk perubahan tetap ada. Masyarakat bisa berkontribusi melalui berbagai cara, seperti mendukung gerakan anti-korupsi, aktif mengawasi kebijakan publik, dan terlibat dalam forum-forum diskusi yang konstruktif. Peran media juga penting dalam mengungkap ketidakadilan dan memberikan informasi yang akurat.
Selain itu, memperkuat pendidikan dan literasi digital menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan memperkuat posisi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. Dengan kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Pemerintah yang baru saja terpilih dan berkuasa juga diharapkan mampu menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan demi mengembalikan kepercayaan publik.
Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
