Tagar #KaburAjaDulu telah menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Fenomena ini mencerminkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri.
Banyak yang menilai tagar ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan sebuah refleksi atas realitas pahit yang mereka hadapi sehari-hari.
Namun demikian, alih-alih melihatnya sebagai peringatan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, sejumlah pejabat memberikan respons yang terkesan menyalahkan masyarakat yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Pernyataan-pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan rakyat dalam memahami fenomena ini.
Berbagai Tanggapan dari Petinggi Negeri
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menilai bahwa tren #KaburAjaDulu mencerminkan kurangnya rasa patriotisme dan cinta tanah air. Menurutnya, jika seseorang menghadapi masalah di negerinya, solusinya bukanlah melarikan diri, melainkan berjuang bersama untuk menyelesaikannya
Pada lain pihak, pernyataan ini justru memicu perdebatan: apakah rasa patriotisme harus selalu diwujudkan dengan bertahan dalam kondisi sulit, atau justru dengan mencari solusi terbaik, termasuk bekerja dan mencari pengalaman di luar negeri?
Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan justru menanggapi fenomena ini dengan santai. Ia menyatakan bahwa masyarakat bebas menentukan pilihannya, bahkan menyarankan agar mereka yang telah pergi tidak perlu kembali ke Indonesia.
Sikap beliau tersebut menuai kritik karena seolah menggambarkan pemerintah tidak peduli terhadap rakyatnya yang memilih meninggalkan negeri ini karena berbagai alasan mendesak, malah terkesan mengusir.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin menegaskan bahwa pemuda Indonesia tidak memiliki DNA gampang menyerah. Baginya, tagar ini lebih kepada ajakan untuk mencari pengalaman dan berkarier di luar negeri, bukan sekadar pelarian.
Pernyataan Ketua DPD ini lebih moderat, karena tidak langsung menyalahkan masyarakat yang ingin merantau, melainkan mengakui adanya peluang positif dari mobilitas global.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang warganya merantau. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat menaati prosedur yang berlaku di negara tujuan agar tidak menjadi pendatang ilegal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menambahkan bahwa tren ini harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri, bukan hanya menyoroti alasan masyarakat pergi.
Dari perspektif demografi, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menilai bahwa tren ini tidak akan berdampak signifikan pada penurunan populasi nasional. Ia melihat fenomena ini lebih sebagai luapan emosi sesaat daripada gerakan nyata dalam jumlah besar.
