Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia: Rasional di Balik Penyerahan Surat Kepercayaan Dubes RI di Armenia

Duta Besar RI untuk Ukraina yang merangkap Republik Armenia dan Georgia, Arief Basalamah menyerahkan Surat Kepercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Armenia, Vahagn Khachaturyan di Presidential Palace, Yerevan pada 14 November 2023 lalu merupakan salah satu upaya membangun kemitraan baru. Penyerahan Surat Kepercayaan menandakan dimulainya penugasan Arief Basalamah secara resmi sebagai Dubes RI non residen untuk Republik Armenia. Hubungan bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Armenia, kebijakan politik luar negeri tersebut dipertimbangkan cukup hati-hati oleh Presiden Jokowi yang seiring dengan visinya untuk mengembangkan ekonomi dan menghadapi dinamika sistem geopolitik global. 

Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas-aktif sesuai yang dicetuskan oleh wakil presiden Indonesia pertama yakni Mohammad Hatta. Politik luar negeri yang bebas dan aktif membuat Indonesia bisa bebas melakukan hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan negara manapun tanpa melihat negara itu blok barat atau timur. Namun, meskipun demikian setiap presiden memiliki kecenderungan yang berbeda dalam membuat kebijakan politik luar negeri.

Perbedaan kecenderungan politik luar negeri setiap presiden dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal yang berupa stabilitas politik, orientasi ideologi presiden; faktor eksternal yang berupa dinamika keadaan sistem internasional dan tuntutan global turut menjadi pemicu pembentukan kebijakan politik luar negeri setiap presiden.

Hal tersebut berlaku pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Presiden Jokowi, yang kini telah menjabat selama dua periode. Mulai menjabatnya tahun 2014 lalu banyak transformasi kebijakan  yang cukup signifikan dari presiden sebelumnya termasuk kebijakan politik luar negerinya.

Presiden Joko Widodo mendorong pengembangan hubungan bilateral dengan berbagai negara. Meskipun begitu, Presiden Jokowi tetap melakukan hubungan multilateral dalam berbagai sektor. Terdapat beberapa alasan yang mendasari beliau memprioritaskan hubungan bilateral dalam kebijakan politik luar negerinya.

Pertama, mengakui bahwa kerjasama bilateral memegang peranan penting alam kemajuan ekonomi Indonesia. Hubungan bilateral yang kuat akan memperoleh dukungan investasi dari mitra strategis. Kedua, memandang bahwa hubungan bilateral lebih fleksibel dalam merespon dinamika geopolitik global. Ketiga, menilai bahwa hubungan bilateral lebih memperluas peluang adanya kerjasama dalam berbagai sektor.

Kecenderungan Presiden Jokowi melakukan hubungan bilateral mencerminkan usaha pemerintah dalam memaksimalkan potensi kemitraan dengan berbagai negara untuk mencapai tujuan pembangunan.  Kebijakan politik luar negeri yang melakukan hubungan bilateral dengan Armenia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Adanya kemitraan baru diharapkan menjadi landasan kuat untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan peluang baik tingkat regional maupun global.  Kemitraan yang dijalin menjadi sebuah implementasi nyata komitmen kedua negara untuk bersama membangun hubungan yang berkelanjutan, kerjasama yang adil yang saling menguntungkan, da berbasis prinsip perdamaian.

Setelah dilanda pandemi Covid-19 banyak aspek yang terdampak yang salah satunya merupakan aspek ekonomi. Indonesia sendiri memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik pasca dilanda Covid-19, dimana pada tahun 2022 Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan hal tersebut cukup menarik perhatian Presiden Armenia. Sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri kerjasama bilateral dengan berbagai mitra yang salah satunya menjalin mitra baru dengan Armenia.

Data statistik yang mencatat  nilai ekspor Indonesia ke Armenia pada tahun 2022 mencapai $42,6 Juta, mencerminkan kerjasama yang sudah dimulai dan berpotensi untuk lebih dikembangkan. Pencapaian ekonomi Indonesia pada masa pasca pandemi Covid-19 menjadi landasan kuat dan alasan  terciptanya hubungan bilateral yang lebih erat.