Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya dugaan maladministrasi lain. "Setiap kali terima honor, dipotong Rp100 ribu, katanya untuk pajak," tambahnya, merujuk pada pemotongan yang dilakukan oleh bendahara desa.
Analisis Pengamat: Cacat Prosedur dan Dugaan Maladministrasi
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik, Abdul, menyoroti dua persoalan serius: potensi cacat prosedur dalam musyawarah dan dugaan maladministrasi terkait pemotongan honor.
Pertama, mengenai keabsahan musyawarah, Abdul menjelaskan bahwa absensi tiga anggota dapat menggugurkan hasilnya. "Dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Kan BPD-nya 7 orang, harusnya untuk memenuhi 2/3 dari 7 itu 5. Kalau yang dipecat 3 orang itu berpotensi cacat prosedur," jelas Abdul.
Kedua, terkait pemotongan honor sebesar Rp100 ribu untuk pajak, ia menilai hal itu tidak memiliki dasar hukum. "Dengan penghasilan 600-800 ribu per bulan BPD di kabupaten Sampang, anggota BPD tidak dikenakan PPh karena total setahun masih jauh di bawah batas PTKP. Artinya, secara hukum tidak ada kewajiban BPD membayar pajak penghasilan dari honor tersebut," tegasnya. "Inspektorat harus melakukan pembinaan. Masa hal dasar seperti itu tidak dipahami oleh perangkat desa," tambah Abdul.
Analisis ini memperkuat dugaan bahwa tidak hanya proses pemberhentian yang bermasalah, tetapi juga terdapat praktik administrasi yang keliru di Desa Tragih.
Upaya Konfirmasi dan Respons Minim
Saat dimintai keterangan mengenai musyawarah yang menjadi dasar SK Bupati, Ketua BPD Desa Tragih, Su'ud, memilih untuk tidak memberikan penjelasan. Ketika dihubungi melalui aplikasi pesan WhatsApp, ia hanya menjawab singkat.
"Saya nggak tahu pak," ujarnya, lalu segera memutus sambungan telepon.
Hingga berita ini diturunkan, Penjabat (Pj) Kepala Desa Tragih, Matniri, juga belum dapat dikonfirmasi. Tim redaksi akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang mengenai dugaan pemecatan BPD Tragih Sampang ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
