Pecat Kader yang Bermasalah
Ketua umum partai politik tidak boleh membela diri. Mereka harus segera menjatuhkan sanksi tegas, bahkan memecat, kader DPR yang perilakunya tidak etis, korupsi, atau terbukti memicu kegaduhan publik. Ini menunjukkan bahwa partai membela rakyat, bukan oknum.
Investigasi Kekerasan Aparat
-
Pemerintah harus segera membentuk tim independen (bukan dari internal kepolisian/TNI) untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran. Kepercayaan publik tidak akan pulih jika isu HAM diabaikan.
II. Reformasi Jangka Panjang: Keterbukaan Penuh
Adanya Transparansi Penuh
DPR wajib mengumumkan secara detail dan terbuka semua komponen penghasilan anggota, mulai dari gaji pokok, semua tunjangan, biaya perjalanan dinas, hingga dana operasional. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi.
Nilai Gaji Berdasarkan Kinerja
-
Bentuk Tim Independen (dari akademisi, pakar ekonomi, dan perwakilan masyarakat sipil) untuk meninjau ulang seluruh struktur gaji dan tunjangan anggota DPR.
Gaji dan fasilitas harus proporsional dengan kinerja DPR. Jika kinerja buruk, fasilitas harus dikurangi.
DPR Wajib Dengar Rakyat
